RADAR BOGOR - Kabar baik datang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos seluruh Indonesia. Penyaluran bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Tahap 4 (alokasi Oktober–Desember) telah menunjukkan percepatan signifikan.
Dikutip dari YouTube Info Bansos, per hari ini, dilaporkan saldo bansos PKH BPNT sudah mulai masuk secara bertahap di Kartu KKS di keempat bank penyalur utama: BRI, BNI, Mandiri, dan BSI, mencakup lebih dari 30 kabupaten/kota.
Penyaluran bansos ini merujuk pada turunnya By Name By Address (BNBA) PKH Tahap 4 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap 4 Termin 1 dan 2.
Penyaluran Awal (Fokus BSI): Sebanyak 30 lebih kabupaten/kota telah terpantau mencairkan dana.
Mayoritas daerah ini adalah wilayah Aceh (Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Tamiang, dll.) yang menggunakan Bank BSI, namun beberapa daerah lain di Indonesia juga mulai mencairkan melalui BSI.
Perluasan Bank Mandiri: Bank Mandiri secara resmi sudah masuk dalam SP2D Tahap 4 Termin 1 dan 2.
Daerah yang tercantum dalam SP2D Mandiri sangat luas, mencakup Bogor, Garut, Jember, Karawang, Kepulauan Meranti, Kolaka, serta beberapa provinsi seperti Bengkulu (Bengkulu Selatan, Kaur), Jambi, dan Banten.
Bank BRI dan BNI Menyusul: Bank BRI dan BNI juga telah dimasukkan dalam SP2D Tahap 4.
Laporan di media sosial mengonfirmasi adanya bukti penarikan di ketiga Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI) sejak akhir pekan lalu.
Meskipun aplikasi SIKS-NG belum sepenuhnya memperbarui status penyaluran Tahap 4, adanya BNBA dan SP2D serta bukti penarikan di lapangan membuktikan penyaluran Triwulan IV telah dimulai. KPM disarankan untuk mengecek KKS secara berkala.
Penyaluran bansos Tahap 4 kali ini diiringi dengan adanya pengurangan signifikan jumlah penerima.
Diperkirakan 1,8 hingga 1,9 juta KPM dikeluarkan dari daftar penerima bansos karena hasil pembaruan data menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
KPM dikeluarkan karena dianggap tidak lagi layak berdasarkan beberapa kriteria utama:
1. Kondisi Ekonomi Dianggap Membaik (Desil 6 ke Atas)
KPM yang status ekonominya membaik dan berada pada Desil 6 ke atas (menjauhi kategori miskin atau miskin ekstrem) secara otomatis dikeluarkan. Tujuan bansos adalah membantu kelompok Desil 1-4.
2. Status Anggota Keluarga Tidak Memenuhi Kriteria
KPM dicoret jika salah satu anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdeteksi memiliki pekerjaan atau status yang dilarang menjadi penerima bansos, di antaranya:
- ASN, PNS, TNI, Polri, atau Pensiunan.
- Guru dengan sertifikasi (gaji dianggap memadai).
- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Pekerja Migran Indonesia (TKI/TKW) yang terdeteksi di sistem keimigrasian.
- Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di atas Upah Minimum Regional (UMR/UMP).
3. Konsumsi Listrik Daya Tinggi
KPM dengan daya listrik yang digunakan sebesar 2.200 VA atau lebih dianggap sudah mampu secara ekonomi, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
Bagi KPM yang belum menerima dana, tetap disarankan untuk memeriksa saldo KKS secara berkala melalui ATM atau aplikasi mobile banking, sambil memantau pengumuman resmi dari pendamping sosial terkait status kelayakan bansos Anda.
