RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bansos PKH akan graduasi dari program tersebut pada tahun 2026.
Target KPM bansos graduasi ini bukan sekadar angka, tetapi simbol perubahan arah kebijakan sosial nasional: dari pola bantuan langsung menuju pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.
Selama bertahun-tahun, bansos PKH menjadi tulang punggung perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan dalam KPM.
Namun, kini pemerintah menilai saatnya sebagian besar penerima manfaat beralih dari ketergantungan menuju kemandirian.
Proses “graduasi” bukan hanya berarti berhenti menerima bantuan, melainkan juga menandai kesiapan mereka untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Setelah lulus dari PKH, keluarga penerima manfaat akan diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan lanjutan yang disiapkan lintas kementerian.
Mereka akan memperoleh pendampingan untuk mengembangkan usaha kecil, mengakses pembiayaan, hingga pelatihan keterampilan kerja.
Tujuannya agar keluarga tersebut tidak hanya lepas dari kemiskinan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan sekitarnya.
Tahun ini tercatat sebanyak 77 ribu keluarga telah berhasil naik kelas, menandai keberhasilan tahapan awal transformasi sosial tersebut.
Pencapaian ini menjadi landasan kuat bagi target ambisius di tahun mendatang.
Jika rencana ini berjalan sesuai harapan, maka Indonesia akan menyaksikan lonjakan besar dalam upaya keluar dari jebakan kemiskinan struktural.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada 2029.
Pemerintah tidak berjalan sendiri. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci.
Hingga kini, sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan masih mendapatkan perlindungan sosial secara berkelanjutan.
Sementara itu, 1,3 juta keluarga miskin menerima BLT Dana Desa yang disalurkan melalui pemerintah daerah.
Tak kalah penting, lebih dari 96 juta warga Indonesia kini telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang memberikan akses layanan kesehatan gratis di seluruh wilayah.
Di sisi ekonomi rakyat, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pelaku usaha mikro telah memperoleh akses pembiayaan.
Selain itu, lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM kini mendapat dukungan peningkatan kapasitas, pelatihan, serta pendampingan agar mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi global.
Transformasi besar ini menandai babak baru dalam perjalanan kebijakan sosial Indonesia.
Bantuan sosial tidak lagi diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai jembatan menuju kemandirian.
Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan mampu menghasilkan perubahan jangka panjang.
Jika target 300 ribu keluarga benar-benar tercapai pada 2026, maka Indonesia akan memasuki fase baru pembangunan sosial, di mana kesejahteraan tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan pada kekuatan masyarakatnya sendiri.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga