RADAR BOGOR – Menjelang akhir tahun 2025, kabar gembira datang bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Pemerintah dikabarkan akan kembali mencairkan bantuan sosial tambahan (bansos bonus) dalam jumlah besar mulai November 2025.
Tak hanya berupa uang tunai, bansos kali ini juga disertai bantuan beras dan minyak goreng, menjadikannya salah satu paket bantuan sosial terbesar sepanjang tahun ini.
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, bantuan ini merupakan “bonus penebalan” yang berbeda dari program reguler seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), atau Program Indonesia Pintar (PIP).
Bantuan ini bukan program reguler, melainkan tambahan yang biasanya hanya diberikan sekali setahun.
Namun, pada tahun 2025 jumlahnya ditambah jauh lebih besar.
1. BLTS Kesra: Rp900 Ribu Tunai untuk 30,4 Juta Penerima
Bantuan pertama yang akan cair adalah Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) dengan nominal Rp900.000 per penerima.
Berdasarkan data yang telah diverifikasi melalui aplikasi SIKS-NG, jumlah penerimanya mencapai 30,4 juta orang dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN).
Kelompok ini mencakup masyarakat di desil 1 hingga 4, yaitu golongan ekonomi paling rentan hingga menengah bawah.
Penyaluran dilakukan melalui dua mekanisme:
• PT Pos Indonesia, bagi penerima baru atau mereka yang datanya sempat tidak aktif.
• Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bagi penerima lama program PKH atau BPNT.
Verifikasi telah diselesaikan hingga 28 Oktober 2025, sehingga pencairan diyakini akan dimulai pada awal November.
2. Beras dan Minyak Goreng untuk 18,3 Juta KPM
Selain uang tunai, pemerintah juga menyiapkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram (dua karung) serta minyak goreng empat liter untuk dua bulan (Oktober–November).
Bantuan ini akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yakni penerima BPNT murni maupun BPNT plus PKH.
Penyaluran bantuan beras dan minyak goreng dimulai dari Aceh pada 30 Oktober 2025 dan akan segera menyebar ke seluruh provinsi.
P3K dan Staf Desa Bisa Dapat? Ini Penjelasannya
Banyak warga bertanya, apakah pegawai pemerintah non-ASN (P3K) atau staf desa juga berhak menerima BLTS Kesra?
Jawabannya: bisa ya, bisa tidak, tergantung hasil verifikasi petugas lapangan.
Jika nama mereka masih tercatat dalam DT-SEN dan lolos proses validasi, mereka mungkin tetap menerima.
Namun, jika petugas mematuhi aturan ketat, seharusnya mereka yang berpenghasilan tetap tidak termasuk penerima.
Pemerintah berharap pencairan bansos ini dapat membantu masyarakat menghadapi beban ekonomi menjelang akhir tahun dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dengan jumlah penerima lebih dari 30 juta warga, program ini menjadi salah satu bansos terbesar menjelang 2026 dan diharapkan menjadi momentum penting dalam pemulihan ekonomi rakyat.***
