RADAR BOGOR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap meluncurkan salah satu program pembangunan dalam sejarah pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.
Dalam rapat paripurna bersama DPRD Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan rencana pembangunan jaringan air bersih senilai lebih dari Rp2,4 triliun yang akan mulai digarap pada tahun anggaran 2026.
Program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas untuk memastikan pemerataan akses air bersih di seluruh kabupaten dan kota.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan agar seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah pegunungan, dapat menikmati air bersih secara berkelanjutan dan terjangkau.
Rencana tersebut muncul setelah evaluasi panjang terhadap kondisi ketersediaan air bersih di Jawa Barat.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Mulai Salurkan Kompensasi untuk Warga Bogor yang Terdampak Penutupan Tambang
Banyak daerah masih bergantung pada sumber mata air alami yang belum terkelola dengan baik.
Pembangunan jaringan pipa dan sistem pengolahan air bersih akan menjadi fokus utama, dengan perkiraan alokasi rata-rata sebesar Rp75 miliar bagi setiap kabupaten dan kota.
Langkah tersebut juga menjadi bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah yang sempat terpengaruh oleh kebijakan transfer dana dari pusat.
Pemprov Jabar optimistis bahwa apabila dana transfer daerah kembali normal, investasi di sektor air bersih akan menjadi prioritas utama.
Selain memperluas akses air bersih, program ini sekaligus berfungsi melindungi sumber daya alam.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Buat Aturan untuk Perusahaan Air Mineral di Jabar, Mulai Januari 2026 Angkut Barang Pakai Kendaraan Sumbu Dua
Pentingnya menjaga kelestarian mata air dan mengatur aktivitas pertambangan di sekitar kawasan pegunungan.
Ke depan, setiap izin tambang akan diwajibkan mendapat rekomendasi dari perusahaan daerah air minum (PDAM) agar kegiatan industri tidak merusak ekosistem air. Rencana tersebut juga menandai transformasi besar dalam tata kelola PDAM.
"Mata air pegunungan bukan hanya untuk orang yang punya uang banyak, tapi untuk warga sekitar juga harus menikmati air bersih,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilansir dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Gubernur Jawa Barat berkomitmen memperkuat peran perusahaan daerah itu melalui penyertaan modal dalam bentuk infrastruktur.
Baca Juga: Rezeki Nomplok KKS Lama dan Baru, BLT Kesra Sudah Bisa Ditarik, Ini Daftar Daerah yang Sudah Kebagian
Aset berupa jaringan pipa, instalasi pengolahan, dan sistem distribusi akan dihitung sebagai saham daerah.
Dengan demikian, PDAM tidak lagi berperan hanya sebagai operator lokal, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki nilai investasi strategis.
Melalui kebijakan baru ini, Jawa Barat ingin memastikan keuntungan dari sumber daya air dinikmati masyarakat setempat.
Pemerintah berharap pembangunan jaringan air bersih senilai Rp2,4 triliun ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga mengubah paradigma pengelolaan air di Jawa Barat.
Air tidak lagi dipandang sebagai komoditas ekonomi semata, melainkan sebagai hak dasar setiap warga yang harus dijamin oleh negara.