RADAR BOGOR - Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah kembali menggulirkan program bantuan sosial (bansos) untuk menekan dampak ekonomi masyarakat.
Dilansir dari kanal TVR Parlemen, melalui Kementerian Keuangan, pemerintah berencana menambah jenis dan jumlah bantuan, termasuk bansos beras 10 kilogram dan minyak goreng bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi beban kebutuhan pokok menjelang periode akhir tahun.
Program bansos menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menegaskan pentingnya transparansi dan validasi data penerima bantuan.
Data penerima diharapkan berasal dari Database Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
“Yang paling penting sebenarnya verifikasi data, semacam apa ya, tempat sasaran atau tidak. Jangan sampai bansos yang diniatkan untuk penerima yang berhak justru tidak tepat sasaran. Walaupun jumlahnya ditambah, kalau tidak tepat sasaran ya tidak akan berguna,” ujar Abidin.
Abidin juga menambahkan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi publik menjadi kunci agar masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran bantuan tersebut. “Selain ditambah, pemerintah juga harus memastikan verifikasi data penerima bansos benar-benar dilakukan agar yang menerima memang mereka yang berhak,” tambahnya.
Dengan total anggaran bansos yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi hal krusial.
Verifikasi dan pembaruan data dinilai menjadi kunci utama agar tidak terjadi kebocoran maupun salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar proses distribusi bansos berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengawasan publik yang kuat serta sistem penyaluran yang tepat sasaran, program bantuan sosial diharapkan dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan dan mendukung target pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan nasional.***
Editor : Eli Kustiyawati