RADAR BOGOR - Kabar gembira bagi jutaan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) PKH BPNT akhir tahun ini.
Pemerintah kembali menyalurkan bansos PKH BPNT dan pangan di awal November 2025.
Dilansir dari kanal YouTube Kabar Bansos, bantuan PKH, BPNT, dan BLT Kesra sebesar Rp900.000 mulai dicairkan hari ini, Kamis, 6 November 2025 melalui beberapa bank penyalur, antara lain Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BSI.
Bantuan ini merupakan bagian dari penyaluran tahap keempat program perlindungan sosial tahun 2025, yang sekaligus mencakup bantuan beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter bagi keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT Murni dan BPNT-PKH.
Penyaluran Beras dan Minyak Goreng Sudah Dimulai
Penyaluran bantuan beras dan minyak goreng telah berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia.
Warga di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan melaporkan telah menerima surat undangan pengambilan bantuan dari pemerintah daerah.
Bagi masyarakat yang telah menerima undangan, disarankan segera mengambil bantuan sesuai jadwal dan lokasi yang tertera.
Proses pengambilan biasanya berlangsung antara pukul 08.00 pagi hingga 16.00 sore, dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat wajib.
BLT Kesra Rp900.000 Mulai Masuk Rekening!
Selain bantuan pangan, BLT Kesra sebesar Rp900.000 juga mulai dicairkan.
Penyaluran dilakukan bertahap di seluruh daerah melalui rekening penerima di bank-bank penyalur.
Menurut laporan lapangan, Bank Mandiri dan BSI telah menyelesaikan proses pencairan seluruh komponen bantuan (PKH, BPNT, dan BLT).
Sementara itu, Bank BRI dan BNI baru mencairkan sebagian bantuan.
Hingga Kamis siang, PKH dan BPNT di dua bank tersebut masih menunggu giliran pencairan.
Namun, warga diminta tetap tenang. Pemerintah menjanjikan bahwa seluruh bantuan akan masuk secara bertahap hingga akhir pekan ini.
Bagi penerima yang ingin memastikan pencairan, bisa melakukan pengecekan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih melalui ATM, EDC, atau aplikasi mobile banking dari bank penyalur masing-masing.
Pemerintah menegaskan bahwa bantuan ini tidak dapat diwakilkan dan hanya diberikan kepada KPM yang terdaftar secara resmi di data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Dengan cairnya bantuan ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang akhir tahun, terutama menghadapi kenaikan harga bahan pokok jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026.
