RADAR BOGOR – Pemerintah kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui program bantuan pangan yang kini mulai direalisasikan di berbagai daerah.
Mulai akhir Oktober 2025, ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) bansos telah menerima beras 20 kg dan 4 liter minyak goreng sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.
Program bantuan ini dicanangkan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog untuk periode Oktober–November 2025.
Setiap KPM berhak menerima paket bantuan secara sekaligus, dengan prioritas bagi rumah tangga miskin desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) dari Kementerian Sosial.
Secara nasional, program ini menargetkan lebih dari 18,2 juta penerima, dan penyaluran dilakukan bertahap melalui jaringan Bulog, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, terluas, dan perbatasan (3TP).
Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, beberapa daerah yang telah memulai penyaluran antara lain:
• DKI Jakarta: Menjangkau 217.975 KPM dengan total 4.359 ton beras dan 871,9 KL minyak goreng.
• Kabupaten Sorong, Papua Barat: 43.935 KPM menerima 878 ton beras dan 175 KL minyak goreng sejak 30 Oktober 2025.
• Kabupaten Pati, Jawa Tengah: 116.559 KPM menerima bantuan melalui Bulog Cabang Pati.
• Kota Bandung, Jawa Barat: Peluncuran simbolis di Kecamatan Gedebage pada 30 Oktober 2025.
• Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah: 23.027 KPM menerima bantuan pada awal November 2025.
Penyaluran bantuan dilakukan serentak di berbagai wilayah, meski progresnya dapat berbeda-beda tergantung kesiapan lokal.
Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan melalui Bulog setempat atau kantor kelurahan/desa.
Selain itu, program BPNT Rp600.000 dan BLTS Rp900.000 juga mulai dicairkan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Medan, Kota Surabaya, hingga Kabupaten Manggarai Timur.
Nilai akumulasi dari BPNT dan BLTS bisa mencapai Rp1,5 juta per KPM, khusus bagi kategori miskin desil 1–4 yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSCN).
Pemerintah menargetkan penyaluran seluruh bantuan rampung hingga akhir November 2025, memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan tepat waktu menjelang akhir tahun.
Bagi masyarakat yang belum menerima informasi, pastikan untuk mengikuti pembaruan resmi agar tidak melewatkan kesempatan ini.***
