RADAR BOGOR – Program bantuan sosial (bansos) pemerintah untuk mendukung keluarga rentan di akhir tahun 2025 kembali disalurkan secara bertahap.
Adapun bantuan yang mulai diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meliputi BLT Kesra sebesar Rp900.000, BPNT atau bansos sembako sebesar Rp600.000, serta bantuan pangan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter.
Penyaluran ini dilakukan melalui beberapa jalur, termasuk PT Pos Indonesia, bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri), serta penyalur pangan resmi seperti Perum Bulog.
Penerima manfaat diimbau untuk membawa tas atau wadah sendiri saat pengambilan bantuan minyak goreng dan beras.
Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses distribusi sekaligus mendukung gerakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.
Selain itu, pemerintah memberikan batas waktu pengambilan bantuan. KPM wajib mengambil bantuan maksimal dalam waktu lima hari sejak undangan atau pemberitahuan diterima.
Apabila dalam lima hari bantuan tidak diambil tanpa alasan yang jelas, bantuan dapat dialihkan kepada penerima lain yang juga masuk dalam daftar keluarga membutuhkan, sesuai kebijakan distribusi daerah masing-masing.
Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog.
Untuk periode Oktober–November 2025, bantuan ini menargetkan 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Rincian bantuan pangan yang diberikan yaitu:
• Beras 20 kg (akumulasi dari 10 kg per bulan selama dua bulan)
• Minyak goreng 4 liter (2 liter per bulan selama dua bulan)
Total anggaran yang disediakan untuk program ini mencapai Rp6,5 triliun.
Mekanisme penyalurannya dirancang secara rapel (langsung sekaligus), namun beberapa daerah memilih menyalurkannya secara bertahap sesuai kesiapan logistik, ketersediaan armada, serta kapasitas gudang distribusi di masing-masing wilayah.
Imbauan Penting untuk KPM
1. Pastikan membawa KTP atau KK saat pengambilan bantuan untuk memvalidasi data penerima.
2. Gunakan bantuan sesuai kebutuhan dasar, bukan untuk dijual atau dipertukarkan.
3. Ambil bantuan tepat waktu agar penyaluran tidak tersendat dan tidak terjadi pengalihan penerima.
4. Simpan bukti penerimaan (struk, foto, atau surat serah terima) untuk menghindari potensi masalah administrasi.
Pemerintah menegaskan bahwa program bantuan ini tidak dipungut biaya apa pun.
Jika ditemukan pemotongan, pungutan liar, atau penyelewengan penyaluran, KPM dapat melapor ke pendamping sosial, dinas sosial setempat, atau kanal pengaduan resmi Kemensos.***
