RADAR BOGOR – Gelombang pencairan bantuan sosial (bansos) kembali dilakukan secara besar-besaran pada November 2025.
Dilansir dari kanal Info Bansos, sebanyak 416 kabupaten di seluruh Indonesia bersiap menyalurkan tiga program bantuan utama kepada jutaan KPM, yaitu BPNT Tahap 4, bantuan beras dan minyak goreng, serta Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) untuk triwulan terakhir tahun 2025.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh program ini ditujukan bagi rumah tangga miskin kategori desil 1 hingga 5, dengan pengawasan ketat agar bantuan tersalurkan tepat sasaran.
1. Bantuan Pangan: Beras 20 Kilogram dan Minyak Goreng 4 Liter
Program bantuan pangan dari Bapanas dan Perum Bulog menjadi penyaluran terbesar pada periode Oktober–November 2025.
Setiap KPM menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng sebagai alokasi dua bulan sekaligus.
Sasaran utama program ini mencakup 18,3 juta penerima di seluruh Indonesia, dengan total anggaran mencapai Rp6,5 triliun.
Pemerintah menargetkan distribusi hingga 365 ribu ton beras dan 76 juta liter minyak goreng agar stok pangan keluarga tetap aman menjelang akhir tahun.
Penyaluran dilakukan secara rapel untuk efisiensi waktu dan biaya. Hingga pekan pertama November, progres distribusi nasional telah mencapai 70–80 persen.
Sejumlah daerah bahkan telah menuntaskan 100 persen penyaluran, seperti Kabupaten Kediri di Jawa Timur dan Kota Batam di Kepulauan Riau.
Sementara itu, Bengkayang di Kalimantan Barat masih mencapai 80 persen.
Daerah lain seperti Probolinggo, Asahan, Tanah Datar, serta Sukabumi masih berada pada tahap sosialisasi dan penyelesaian akhir.
2. Pencairan BPNT Tahap 4: Rp600.000 per Keluarga
Selain bantuan pangan, pemerintah juga mulai mencairkan BPNT Tahap 4 dengan nominal Rp600.000 per KPM.
Dana ini disalurkan langsung ke rekening masing-masing melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung ke bank penyalur.
Walau sebagian penerima masih berstatus “cek rekening” di aplikasi SIKS-NG, banyak wilayah telah melaporkan pencairan aktif.
Melalui jalur Bank BNI, daerah seperti Bandung, Cirebon, Probolinggo, Malang, Indramayu, Kediri, Pasuruan, hingga Tegal sudah mulai menerima pencairan.
Penyaluran melalui Bank BRI telah menjangkau wilayah Cianjur, Tasikmalaya, Grobogan, Lombok Timur, Tangerang, Lampung Tengah, Pati, dan sejumlah kabupaten lainnya.
Pemerintah daerah terus memantau agar tidak terjadi keterlambatan dalam distribusi tahap akhir ini.
3. Bantuan Tambahan BLTS: Rp900.000 untuk KPM Terpilih
Sebagai bentuk dukungan tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp900.000.
Tidak semua penerima BPNT otomatis mendapatkannya, sebab BLTS difokuskan untuk KPM kategori miskin desil 1 hingga 4 yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
Dengan adanya program ini, total dana yang diterima KPM bisa mencapai Rp1,5 juta, hasil akumulasi dari BPNT senilai Rp600.000 dan BLTS Rp900.000.
Pemerintah menargetkan seluruh penyaluran BLTS selesai paling lambat akhir November 2025 agar dana dapat segera digunakan menjelang akhir tahun.
4. Aturan Pengambilan Bantuan bagi KPM
Untuk memastikan distribusi berjalan tertib, pemerintah menetapkan sejumlah aturan teknis yang wajib diikuti KPM.
Penerima diimbau membawa tas sendiri saat mengambil minyak goreng guna mengurangi penggunaan plastik dan menjaga kerapian lokasi penyaluran.
Selain itu, setiap bantuan harus diambil dalam jangka waktu maksimal lima hari setelah diumumkan.
Jika melewati batas tersebut, bantuan dapat dialihkan kepada penerima lain yang berhak agar tidak menumpuk di gudang distribusi.***
Editor : Eli Kustiyawati