RADAR BOGOR - Kabar pencairan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 4 alokasi Oktober sampai Desember 2025 kini memasuki fase akhir dan susulan.
Namun, di tengah euforia pencairan, sebuah fenomena mengejutkan terjadi, ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah secara massal mengajukan pengunduran diri.
Fenomena ini dipicu oleh kebijakan pemasangan stiker Keluarga Miskin di rumah penerima yang mengidentifikasi mereka sebagai warga miskin penerima Bansos.
Berdasarkan laporan yang dilansir dari YouTube Kabar Bansos, kebijakan pemasangan stiker ini justru membuat banyak KPM yang merasa sudah mampu secara ekonomi merasa malu dan terpaksa mengundurkan diri dari kepesertaan.
Mereka pada dasarnya keluarga mampu alias bukan keluarga miskin, tetapi karena rumahnya ditempeli stiker bertuliskan warga miskin, mereka akhirnya bersedia mundur dari kepesertaan bansos.
Di sisi lain, proses pencairan bansos tetap berjalan intensif. Setelah Bank Mandiri, BRI, dan BSI mencapai tingkat penyaluran PKH dan BPNT di angka 90 persen kini giliran BNI yang mengejar ketertinggalan.
Update Jadwal dan Status Pencairan
- PKH BNI: Pencairan sudah dimulai sejak akhir pekan lalu dan kini mencapai 70 persen.
- BPNT BNI: Dipastikan segera menyusul cair pada Senin, 10 November 2025. Bank BNI menjadi penyalur BPNT terakhir di tahap 4 ini.
- Pencairan susulan: Mulai Senin, 10 November 2025, akan gencar pencairan susulan untuk KPM yang belum menerima PKH, BPNT, dan juga BLT Kesra Rp900.000 (alokasi Oktober–Desember) di semua bank penyalur.
- Bantuan Sembako Non-Tunai: Pembagian surat undangan untuk pengambilan bantuan sembako fisik berupa Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 Liter juga sedang berlangsung di beberapa daerah untuk KPM BPNT murni maupun BPNT + PKH.
Peringatan keras bagi KPM, meskipun pencairan sedang gencar dilakukan, terdapat kasus KPM yang ditolak atau bantuannya dibatalkan di tahap 4 ini.
Alasan penolakan yang paling disorot adalah NIK terdeteksi mengikuti game online terlarang. Selain itu, KPM yang terdeteksi tidak mempergunakan dana bantuan sesuai peruntukannya juga berisiko tinggi dicoret dari daftar penerima.
Oleh karena itu, KPM diimbau segera mengecek status kepesertaan mereka di aplikasi SIKS-NG online melalui pendamping PKH/BPNT atau operator desa, untuk memastikan bantuan mereka aman dan tidak terdeteksi pelanggaran. Jangan sampai terlambat dan pastikan dana cair tepat waktu.
Editor : Eka Rahmawati