RADAR BOGOR – Gelombang kehebohan kembali melanda para penerima bantuan sosial (bansos) di berbagai daerah.
Sejak akhir pekan lalu, media sosial dipenuhi dengan unggahan tangkapan layar yang menampilkan saldo misterius sebesar Rp600.000 yang tiba-tiba masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Banyak yang meyakini bahwa dana tersebut merupakan pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap keempat dari pemerintah. Namun, kenyataannya tidak seindah yang terlihat.
Dilansir dari kanal YouTube Cek Bansos, dijelaskan bahwa kabar pencairan BPNT melalui Bank BNI yang beredar luas di masyarakat ternyata belum dapat dipastikan kebenarannya.
Sistem pemantauan resmi bantuan sosial, yakni SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation), hingga kini belum menampilkan data valid tentang adanya penyaluran BPNT di seluruh bank penyalur.
Di tengah membanjirnya informasi yang tidak jelas sumbernya, banyak keluarga penerima manfaat (KPM) merasa bingung dan berharap-harap cemas. Beberapa bahkan mengira bahwa saldo masuk tersebut merupakan tanda dimulainya pencairan bansos tahap akhir tahun.
Padahal, jika diperhatikan secara cermat, ada perbedaan mencolok antara kode transaksi PKH dan BPNT.
Untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kode transaksi yang muncul di sistem bank biasanya menggunakan RPL di JSK, sedangkan untuk BPNT, kode yang digunakan adalah BPG182 set diten.
Kode inilah yang menjadi pembeda utama antara dua jenis bantuan tersebut.
Kenyataannya, hingga awal November 2025, hanya PKH tahap keempat yang benar-benar terpantau sudah mulai tersalurkan melalui Bank BNI.
Sementara itu, BPNT masih belum masuk dalam tahap pencairan massal di seluruh jaringan bank penyalur, termasuk Bank Mandiri, BRI, dan BSI.
Meski demikian, sejumlah penerima PKH di beberapa wilayah dilaporkan telah menerima dana dengan jumlah yang bervariasi.
Ada yang menerima Rp750.000 untuk komponen ibu hamil, Rp600.000 untuk lansia, dan Rp975.000 untuk komponen anak sekolah serta balita.
Wilayah yang sudah melaporkan pencairan antara lain Sukaraja, Bandung Barat, dan Cirebon. Sementara itu, sebagian besar KPM lainnya masih menunggu dengan sabar.
Data dari SIKS-NG menunjukkan bahwa proses penyaluran bansos untuk triwulan terakhir tahun 2025 masih di bawah 50 persen.
Banyak penerima yang masih berstatus SPM (Surat Perintah Membayar), menandakan bahwa proses administrasi masih berlangsung di tingkat pusat dan belum ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
Dalam kondisi seperti ini, sejumlah pihak mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap kabar di media sosial yang menampilkan saldo masuk tanpa penjelasan resmi.
Tidak sedikit unggahan yang ternyata hanya menimbulkan kepanikan, bahkan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain menyoroti pencairan bansos, informasi lain yang tidak kalah penting adalah adanya pendistribusian kartu KKS susulan bagi penerima yang belum memiliki kartu fisik.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sedang menyiapkan penyaluran tambahan di berbagai wilayah.
Jadwal pembagian akan disesuaikan dengan koordinasi antara pihak bank dan aparat pemerintah daerah, termasuk kelurahan serta kecamatan.
Kehebohan saldo misterius Rp600.000 yang sempat viral akhirnya menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati menafsirkan setiap informasi tentang bantuan sosial.
Banyak di antara mereka yang sempat berharap dana tersebut adalah tanda datangnya rezeki akhir tahun.
Namun, setelah ditelusuri, faktanya berbeda. Kini masyarakat masih menantikan kabar pasti mengenai jadwal pencairan BPNT tahap keempat yang diperkirakan akan dilakukan secara bertahap menjelang pertengahan November hingga Desember 2025.
Pemerintah diharapkan dapat segera menuntaskan proses penyaluran agar tidak menimbulkan kebingungan baru di kalangan penerima manfaat.***
Editor : Eli Kustiyawati