RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) susulan untuk PKH Tahap 4, BPNT Tahap 4, dan BLT Kesra Rp900.000 terus digencarkan pada minggu kedua bulan November 2025.
Proses transfer dana bansos PKH BPNT dan BLT Kesra terpantau aktif di empat Bank Himbara utama (Mandiri, BNI, BRI, dan BSI).
Dikutip dari Youtube Kabar Bansos, selain kabar baik mengenai progres pencairan bansos PKH BPNT dan lainnya yang diklaim sudah mencapai 90 persen, pemerintah juga menyampaikan himbauan tegas terkait penggunaan dana bansos.
1. Progres Pencairan Susulan PKH, BPNT, dan BLT Kesra
Hingga saat ini, penyaluran bansos susulan bagi KPM yang belum menerima dana PKH Tahap 4 (alokasi Oktober–Desember), BPNT, dan BLT Kesra Rp900.000 masih berlangsung.
Bank Penyalur Aktif: Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI dilaporkan aktif melakukan transfer dana secara rolling (bertahap).
Target Selesai: Penyaluran susulan diprediksi akan selesai hingga akhir bulan November 2025.
Pencairan Massif: Pencairan BLT Kesra Rp900.000 via PT Pos Indonesia juga telah dilakukan secara besar-besaran, ditandai dengan distribusi surat undangan kepada para KPM yang terdaftar.
Bantuan Pangan Tambahan: Bantuan fisik berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter bagi KPM BPNT juga dilaporkan sudah merata di berbagai daerah.
2. Panduan Pengecekan Status Pencairan KPM
Bagi KPM yang saldonya masih kosong (10 persen KPM yang belum cair), ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memantau status penyaluran:
Cek Berkala KKS: Lakukan pengecekan saldo secara berkala di KKS Merah Putih Anda.
Tanyakan Pendamping/Ketua Kelompok: Hubungi Pendamping PKH atau Ketua Kelompok Anda untuk informasi status pencairan di wilayah Anda.
Cek Status SIKS-NG: Minta bantuan Operator SIKS-NG di kantor desa/kelurahan untuk mengecek status data Anda.
Status SI (Sudah Cair): Dana dipastikan sudah masuk ke rekening KKS Anda.
Status "Proses Cek Rekening" / "Rekening Berhasil": Dana belum disalurkan, namun masih dalam antrean proses transfer.
3. Himbauan Keras Penggunaan Dana Bansos dari Pemerintah
Pemerintah secara tegas menghimbau agar dana bansos dipergunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Pelanggaran terhadap himbauan ini dapat berakibat pada pencabutan status KPM.
Pemerintah kini memiliki sistem yang lebih ketat untuk mendeteksi penyalahgunaan dana, termasuk aktivitas seperti game online terlarang.
KPM yang terbukti melanggar akan dicopot dari daftar penerima bansos.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga