RADAR BOGOR - Pencairan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) seperti PKH, BPNT, dan BLT Kesra Rp900.000 masih terus berjalan hingga pertengahan November 2025.
Dilansir dari kanal Diary Bansos, penyaluran bansos PKH, BPNT hingga BLT Kesra dilakukan secara bertahap melalui bank penyalur seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI.
Selain bansos uang tunai PKH BPNT, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk mendukung kebutuhan rumah tangga masyarakat penerima manfaat.
1. Pencairan PKH dan BPNT Tahap 4 Masih Berlanjut
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat dikonfirmasi masih berlangsung.
Sejumlah KPM sudah mulai menerima saldo masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Proses pencairan ini dilakukan secara bertahap dan tidak serentak di semua wilayah.
Meskipun beberapa penerima sudah mencairkan bantuannya, masih banyak yang menunggu giliran karena distribusi bergantung pada jadwal tiap daerah.
2. Tambahan Bantuan Pangan Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 Liter
Selain bansos tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Namun, tidak semua penerima PKH atau BPNT otomatis mendapatkannya karena kuota hanya untuk sekitar 18,27 juta KPM.
Program ini lebih diprioritaskan bagi penerima BPNT, dan setiap desa memiliki jadwal penyaluran yang berbeda.
KPM wajib mengambil bantuan sesuai jadwal yang ditetapkan; jika tidak diambil, bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih berhak oleh pihak desa.
3. Kondisi Saldo KKS dan Status di Sistem SIKS-NG
Laporan pada 12 November 2025 menunjukkan bahwa saldo bantuan di sebagian rekening KKS sudah masuk, meskipun belum merata di semua wilayah.
Banyak KPM yang statusnya di sistem SIKS-NG sudah berubah menjadi “SI” atau Standing Instruksi, yang berarti bantuan segera dicairkan. Namun, sebagian lainnya masih menunggu proses lanjutan.
KPM diimbau agar tidak panik dan terus memantau status bansosnya melalui pendamping sosial atau operator SIKS-NG di desa atau kelurahan masing-masing.
4. Alasan Umum Mengapa Bansos Belum Cair dan Solusinya
Baca Juga: Keluhan Gejala Mental Meningkat, RSUD Bakti Pajajaran Hadirkan Poli Psikologi Anak dan Dewasa
Terdapat beberapa penyebab umum mengapa bantuan sosial belum cair. Pertama, terjadi gagal cek rekening akibat data yang tidak padan antara Dukcapil, bank, dan Kemensos.
Solusinya dengan melakukan pemadanan data serta memperbarui Kartu Keluarga. Kedua, status Exclude menandakan KPM sudah tidak termasuk penerima, sehingga perlu melakukan usulan ulang di desa atau kelurahan.
Ketiga, bantuan tidak digunakan sesuai peruntukan dapat menyebabkan penundaan atau penghentian pencairan.
Keempat, naiknya desil kesejahteraan juga bisa menjadi alasan. Jika KPM masih merasa layak, pembaruan data dapat dilakukan melalui menu profil di aplikasi Cek Bansos.
5. Status Pencairan BLT Kesra Rp900 Ribu
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra senilai Rp900.000 masih dalam proses pencairan. Beberapa wilayah sudah mencapai tahap Surat Perintah Membayar (SPM), sebagian lainnya masih di tahap SI atau menunggu proses verifikasi.
Pemerintah menegaskan bahwa pencairan dilakukan bertahap hingga akhir tahun 2025, sehingga KPM diminta bersabar dan rutin memantau perkembangannya melalui pendamping sosial.
6. Ketentuan dan Jadwal Pembagian Bantuan Pangan di Desa
Jadwal pembagian bantuan pangan di setiap wilayah berbeda-beda. KPM wajib hadir sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah desa.
Jika bantuan tidak diambil sesuai waktu, maka pihak desa berhak mengalihkan bantuan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak menumpuk di gudang penyalur.
7. Informasi Khusus Wilayah Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi
Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, akan dilakukan pendistribusian kartu KKS susulan gelombang kedua pada Kamis, 13 November 2025.
KPM yang sudah mendapat undangan sebelumnya namun belum mengambil di gelombang pertama diwajibkan hadir dengan membawa KTP asli, fotokopi KTP, dan fotokopi KK.
Pengambilan tidak boleh diwakilkan. Jika penerima berhalangan karena sakit atau disabilitas, bisa melapor ke desa agar pihak bank melakukan home visit.
Namun, bagi KPM yang bekerja di luar kota atau luar negeri, ketidakhadiran bisa menjadi catatan serius dan berpotensi memengaruhi kelanjutan bansos di periode berikutnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga