RADAR BOGOR – Menjelang pertengahan November 2025, proses pencairan bantuan sosial (bansos) memasuki tahap yang paling dinantikan oleh jutaan keluarga penerima manfaat.
Program PKH, BPNT, dan BLTS Kesra menjadi perhatian utama karena sebagian besar penerimanya masih menunggu kepastian saldo masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dilansir kanal Cek Bansos, sebagian penerima sudah mulai menerima pencairan sejak akhir Oktober melalui bank-bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Namun, tidak sedikit yang masih mengalami penundaan, terutama mereka yang baru berpindah dari sistem penyaluran PT Pos ke rekening KKS baru.
1. Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 4 yang Sudah Berjalan
Untuk bansos reguler seperti PKH dan BPNT tahap 4, pencairan sudah mulai berlangsung bertahap sejak akhir Oktober 2025.
Tahapan ini mencakup alokasi bantuan untuk periode Oktober hingga Desember.
Mayoritas KPM dengan KKS lama sudah mulai menerima bantuan, meskipun masih ada beberapa daerah yang prosesnya berjalan lambat karena antrean data di sistem.
Penyaluran ini diharapkan selesai seluruhnya sebelum pertengahan Desember agar tidak mengganggu jadwal bantuan berikutnya.
2. BLTS Kesra Rp900.000 yang Mulai Cair di KKS Lama
Bantuan Langsung Tunai Sektor Kesejahteraan (BLTS Kesra) senilai Rp900.000 juga mulai cair bersamaan di sejumlah daerah.
Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak tercatat sebagai penerima PKH atau BPNT dan merupakan akumulasi bantuan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan Desember.
Bagi KPM yang mendapati saldo Rp900.000 masuk di KKS lama, hal tersebut dipastikan berasal dari program BLTS Kesra.
Penyalurannya menggunakan sistem rekening yang sama dengan bansos reguler dan diharapkan rampung sebelum akhir tahun.
3. Keterlambatan Pencairan pada KKS Baru
Berbeda dengan penerima lama, KPM yang baru mendapatkan KKS hasil peralihan dari PT Pos masih mengalami banyak penundaan.
Sebagian dari mereka bahkan baru menerima pencairan untuk tahap 2 atau tahap 3 pada bulan Oktober dan November ini.
Selain itu, ada juga bantuan tambahan berupa penebalan senilai Rp400.000 yang dibayarkan untuk periode Juni–Juli bagi mereka yang tertunda pencairannya sebelumnya.
Sementara itu, untuk tahap 4, status di sistem SIKS-NG sebagian besar masih tertulis “proses cek rekening,” menandakan dana belum siap ditransfer.
Berdasarkan pemantauan, pencairan untuk KKS baru diperkirakan baru akan berlangsung antara akhir November hingga Desember 2025, termasuk untuk bantuan BLTS Kesra yang juga masih dalam tahap verifikasi rekening.
4. Penyebab Bantuan Belum Cair di Sejumlah Daerah
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan sebagian KPM belum menerima dana bansos hingga pertengahan November ini.
Hal pertama adalah status SPM atau “proses cek rekening” serta “berhasil cek rekening” dalam sistem SIKS-NG.
Status tersebut menunjukkan pencairan sedang dalam tahap proses. Selama status belum berubah menjadi “ditransfer,” dana tidak akan masuk ke rekening KKS.
Faktor kedua adalah kegagalan burekol atau buka rekening kolektif yang banyak terjadi pada KPM baru hasil peralihan dari PT Pos.
Masalah ini biasanya muncul karena ketidaksesuaian antara data kependudukan dan data di DTKS, seperti perubahan status pernikahan atau perbedaan nama di kartu keluarga.
Masalah tersebut hanya dapat diselesaikan melalui pemadanan data di tingkat desa atau kecamatan dengan bantuan operator dan pendamping sosial.
5. KPM yang Dinyatakan Tidak Lagi Layak Menerima Bantuan
Selain keterlambatan teknis, terdapat juga sejumlah KPM yang sudah tidak akan menerima bantuan lagi karena masuk kategori exclude.
Kelompok ini dikeluarkan dari daftar penerima setelah hasil evaluasi menunjukkan perubahan signifikan dalam kondisi sosial atau ekonomi mereka.
Alasan dikeluarkannya antara lain karena terindikasi bermain game online terlarang, naik ke desil kesejahteraan lebih tinggi, memiliki pekerjaan dengan penghasilan stabil, atau memiliki saldo tabungan di atas Rp5 juta.
Ada juga KPM yang dikeluarkan karena dalam keluarganya terdapat anggota dengan penghasilan di atas upah minimum atau termasuk aparatur negara seperti ASN, TNI, dan Polri.***
Editor : Eli Kustiyawati