RADAR BOGOR - Isu ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) telah menjadi perhatian serius.
Berdasarkan arahan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 (nomor asumsi), pemerintah kini memprioritaskan konsolidasi dan pemutakhiran data sebagai kunci utama efektivitas program kesejahteraan sosial.
1. Realitas Data yang Dinamis dan Perlunya Pemutakhiran
Dikutip dari Youtube Arfan Saputra Channel, data yang akurat hari ini dapat berubah besok karena sifat populasi yang dinamis: adanya kelahiran, kematian, pernikahan, dan perpindahan tempat tinggal setiap hari.
Karena itu, pemutakhiran data secara berkala dan terstruktur adalah langkah krusial untuk memastikan bansos menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
2. Latar Belakang Inpres dan Data Ketidaktepatan Sasaran
Penerbitan Inpres didorong oleh kesadaran bahwa intervensi sosial yang dilakukan selama ini cenderung tidak padu karena data yang digunakan tidak terintegrasi.
Laporan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menemukan bahwa dari total subsidi dan bansos senilai lebih dari Rp500 triliun yang disalurkan melalui APBN, sejumlah besar di antaranya ditengarai tidak tepat sasaran.
Contoh Ketidaktepatan Sasaran: Program seperti PKH dan sembako ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran, sementara Program Indonesia Pintar (PIP) sekitar 43,2 persen.
Fakta Profil Penerima: Ditemukan pula profil KPM yang sudah menerima bansos selama 10, 15, bahkan hingga 18 tahun.
Fakta-fakta ini menunjukkan, perlunya ground check dan validasi ulang untuk memastikan kelayakan penerima.
3. Mandat Prioritas Kepresidenan kepada Kementerian Sosial
Untuk mengatasi masalah ini, Presiden memberikan tiga mandat prioritas kepada Kementerian Sosial (Kemensos), yang utamanya berfokus pada data:
A. Konsolidasi Data Menggunakan DTSEN
Mandat utama adalah mengkonsolidasikan data menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang pengelolaannya diamanatkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
B. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah
Kemensos harus bekerja sama erat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pemutakhiran data.
Dinas Sosial bersama jajaran di tingkat desa/kelurahan hingga RW, memegang peranan penting karena merekalah yang paling memahami kondisi warga di wilayahnya.
C. Implementasi Program Efektif
Program yang diharapkan efektif mencakup: Sekolah Rakyat dan Bansos Tepat Sasaran. Ujung dari perlindungan sosial haruslah pemberdayaan, yang mana KPM didorong untuk "naik kelas" dari kemiskinan.
4. Transformasi dari Intuisi ke Data Akurat
Pemerintah menyadari, selama ini pengambilan keputusan kerap didasarkan pada intuisi atau subjektivitas, bukan data akurat.
Hal ini terlihat dari fenomena Rasto (beras rata) di masa lalu, di mana bantuan dibagi rata agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan, meskipun melanggar prinsip keadilan.
Keadilan sosial berarti memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang (afirmasi), bukan memperlakukan semua orang secara sama.
5. Data Menjadi Kebijakan yang Menghasilkan Keadilan Sosial
Visi ke depan adalah memastikan, data yang dikumpulkan tidak hanya berhenti sebagai angka, tetapi ditransformasikan menjadi kebijakan yang bermakna:
- Data diolah menjadi Informasi (diberi konteks).
- Informasi dipahami menjadi Pengetahuan (dibandingkan dan diuji).
- Pengetahuan melahirkan Kebijakan yang akurat (bukan asumsi atau tekanan politik).
Dengan DTSEN, pemerintah berharap tidak hanya mencatat siapa yang miskin, tetapi juga memahami mengapa KPM bansos miskin, bagaimana pola kerentanannya, dan apa jalan keluar yang paling tepat.***