RADAR BOGOR - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober–Desember 2025.
Dilansir dari kanal Info Bansos, BLT Kesra ini diberikan sebagai dukungan sementara guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah menjelang akhir tahun, terutama di tengah fluktuasi harga pangan.
Penyaluran dilakukan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI) dan PT Pos Indonesia dengan total sasaran 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Uniknya, bantuan ini tidak hanya diberikan kepada pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tetapi juga kepada warga yang tidak memiliki KKS dan belum pernah menerima bansos reguler sebelumnya.
Berikut penjelasan lengkap mengenai ciri-ciri warga pemilik KTP yang berhak mendapatkan BLT Rp900.000 melalui kantor pos.
Mengapa Warga Non-KKS Bisa Mendapatkan BLT Rp900.000?
Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai basis utama penentuan penerima bansos.
Sistem ini terus diperbarui secara dinamis oleh Kemensos bekerja sama dengan BPS dan Kemendagri, sehingga mampu mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem yang sebelumnya tidak terdaftar.
Akibat pemutakhiran data tersebut, jutaan warga non-KKS kini masuk dalam daftar penerima BLT Kesra Rp900.000 sebagai KPM baru.
8 Ciri Pemilik KTP yang Berhak Menerima BLT Rp900.000 Non-KKS
Berikut kriteria lengkap warga negara Indonesia yang berpotensi menerima BLT Kesra Rp900.000 meskipun tidak memiliki KKS:
1. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN)
Penerima BLT harus tercantum dalam database DTSN yang digunakan pemerintah untuk memetakan keluarga miskin, rentan miskin, dan miskin ekstrem.
2. NIK KTP Aktif dan Sesuai Data Dukcapil
Nomor Induk Kependudukan harus aktif, valid, dan sinkron dengan data KK serta domisili di Dukcapil. Ketidaksinkronan data dapat menghambat penyaluran bantuan.
3. Termasuk Kategori Ekonomi Desil 1–4
Warga yang masuk dalam kategori berikut dapat menjadi penerima baru:
- Desil 1: Miskin ekstrem
- Desil 2: Sangat miskin
- Desil 3: Miskin
- Desil 4: Rentan miskin
Indikator penilaian antara lain pendapatan di bawah Rp2 juta per bulan, hunian sederhana, kepemilikan aset terbatas, serta sebagian besar pengeluaran digunakan untuk kebutuhan pangan.
4. Tidak Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Penerima non-KKS diarahkan ke jalur penyaluran melalui PT Pos Indonesia, bukan melalui rekening bank Himbara.
5. Berdomisili di Wilayah yang Mendukung Penyaluran Melalui Pos
Sistem distribusi tunai melalui kantor pos difokuskan pada wilayah yang memungkinkan penyaluran manual secara langsung.
6. Terverifikasi di Sistem SIKS-NG
Data penerima baru diverifikasi dan divalidasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk memastikan tidak terjadi duplikasi atau salah sasaran.
7. Menerima Pembayaran Sekaligus Rp900.000
Walaupun nilainya setara Rp300.000 per bulan, penyaluran untuk Oktober–Desember dilakukan sekaligus sebesar Rp900.000.
8. Masuk dalam Target 35 Juta Lebih KPM Nasional
Warga yang terdaftar dalam sasaran nasional tetap berhak menerima bansos tambahan lain seperti PKH atau BPNT jika memenuhi syarat.
Penyaluran BLT Rp900.000 Melalui PT Pos Indonesia
Penerima non-KKS yang masuk dalam daftar DTSN akan menerima undangan atau pemberitahuan pengambilan dana di kantor pos. Pemerintah menegaskan bahwa:
- Tidak ada biaya administrasi.
- Tidak ada potongan apa pun.
Penerima wajib menerima dana secara utuh sebesar Rp900.000.
Di setiap kantor pos juga disediakan spanduk pemberitahuan larangan pemotongan. Pemerintah membuka saluran aduan jika terjadi pelanggaran dalam penyaluran.
Kesimpulan
BLT Kesra Rp900.000 tidak hanya ditujukan bagi pemegang KKS, tetapi juga bagi warga yang:
- Memiliki KTP aktif,
- Masuk kategori miskin atau rentan miskin,
- Terdata dalam DTSN,
- Belum pernah menerima bansos reguler, dan
- Berdomisili di wilayah yang mendukung penyaluran melalui pos.
Program ini merupakan dukungan tambahan dari pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah menjaga stabilitas ekonomi keluarga menjelang akhir tahun.***
Editor : Eli Kustiyawati