RADAR BOGOR - Proses pencairan berbagai bantuan sosial (bansos) pada pertengahan November 2025 memperlihatkan dinamika yang cukup signifikan di sejumlah daerah, terutama bagi para penerima PKH dan BPNT Tahap 4 yang sejak Oktober menantikan realisasi bantuan.
Informasi yang beredar dari lapangan menunjukkan bahwa penyaluran mulai mengalir secara bertahap, meskipun tidak serentak di semua wilayah.
Dilansir dari kanal Diary Bansos, peralihan penerbit kartu dari Pos ke bank-bank Himbara (himpunan bank milik negara) juga menjadi faktor penyebab variasi waktu masuknya saldo ke rekening keluarga penerima manfaat.
1. Perkembangan Pencairan PKH dan BPNT Tahap 4
Sejumlah KPM melaporkan bahwa KKS baru hasil peralihan dari PT Pos mulai menunjukkan saldo masuk, terutama pada rekening Bank BRI.
Ada penerima yang menyebutkan bahwa nominal sekitar Rp1.385.000 telah mereka terima pada tanggal 16 November 2025.
Di sisi lain, BPNT murni juga terpantau cair di BNI sebesar Rp600.000 pada tanggal yang sama.
Bank Mandiri turut mencatat laporan saldo masuk Rp600.000 pada 17 November 2025, meskipun ada pula KPM yang saat melakukan pengecekan di agen masih mendapati saldo kosong.
Hal ini menggambarkan bahwa pencairan memang berlangsung per termin, sehingga perbedaan waktu sangat mungkin terjadi.
Nominal PKH juga tetap mengikuti komponen keluarga; misalnya, keluarga yang hanya memiliki satu anak bersekolah di tingkat SD umumnya menerima sekitar Rp225.000 per tahap.
2. Bantuan Tambahan Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 Liter
Selain bantuan tunai, distribusi bantuan pangan juga berlangsung di banyak daerah. Bantuan berupa beras sebanyak 20 kilogram disertai minyak goreng 4 liter ditujukan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima yang terdaftar dalam skema BPNT atau Sembako.
Penerima PKH yang juga terdaftar dalam BPNT berpotensi memperoleh paket tambahan ini. Masyarakat yang menerima undangan diminta segera mengambil bantuan tersebut karena beberapa wilayah menerapkan batas waktu pengambilan sekitar lima hari.
Setelah lewat batas, desa diberi kewenangan untuk mengalihkan bantuan kepada penerima lain yang memenuhi syarat.
Beberapa titik distribusi bahkan sudah memiliki jadwal pasti, misalnya di wilayah Kota Madiun yang menetapkan waktu pengambilan pada 17 November 2025 dengan jam operasional tertentu.
3. Situasi Terkini BLT Kesra Rp900.000
Pembaruan terkait BLT Kesra atau bantuan mitigasi juga menunjukkan bahwa penyaluran melalui KKS belum meluas kembali seperti sebelumnya.
Namun bagi KPM baru yang masuk kategori desil 1 hingga 4 dan belum memiliki rekening bansos, penyaluran akan diarahkan melalui PT Pos dalam beberapa hari mendatang sesuai jadwal yang sedang disusun.
Di daerah 3T, termasuk wilayah-wilayah terpencil di Papua, proses distribusi PKH dan BPNT Tahap 4 serta BLT Kesra tetap berjalan seiring dengan penjadwalan yang menyesuaikan kondisi geografis.
4. Hal Penting untuk Pemegang KKS Baru agar Tidak Terblokir
Pemegang kartu KKS baru perlu memahami bahwa pengecekan saldo wajib dilakukan di mesin ATM atau agen yang sesuai dengan bank penerbit kartu.
Kartu BNI harus dicek di fasilitas BNI, begitu pula kartu Mandiri atau BRI. Jika kartu yang belum aktif dicek di bank lain, sistem perbankan dapat menandainya sebagai penggunaan tidak valid dan memicu pemblokiran otomatis.
Pemblokiran kartu tentu memberatkan, karena aktivasi ulang hanya dapat dilakukan oleh pemilik langsung dan tidak bisa diwakilkan, sehingga menambah kesulitan bagi lansia atau penerima yang sedang dalam kondisi tidak sehat.
5. Skrining Status Bantuan bagi yang Belum Cair
Bagi KPM yang masih menunggu kepastian pencairan, langkah paling tepat adalah melakukan pengecekan status melalui operator SIKS-NG di desa atau pendamping sosial. Status “Exclude” menandakan bantuan tidak dapat dicairkan pada periode tersebut.
Namun apabila status yang muncul adalah “Gagal Cek Rekening” sementara data kependudukan sudah sesuai, peluang pencairan tetap terbuka karena biasanya sistem akan memproses ulang setelah perbaikan data dilakukan.
Editor : Eka Rahmawati