RADAR BOGOR - Pemerintah menyiapkan bantuan berskala besar menjelang akhir tahun 2025 melalui program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra).
Berbeda dari program sebelumnya, skema ini tidak hanya menyentuh penerima lama tetapi juga membuka peluang bagi warga yang belum pernah tercatat sebagai penerima bansos, sehingga ruang pemerataan semakin luas, berikut ulasannya lengkap melansir kanal Info Bansos.
1. Program BLT Kesra dan Tujuan Penyalurannya
BLT Kesra dirancang sebagai dukungan langsung bagi warga yang tingkat kesejahteraannya berada pada kategori rentan hingga miskin ekstrem.
Bantuan ini diberikan sebesar Rp900.000 yang merupakan akumulasi dari nilai Rp300.000 untuk tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025.
Penyalurannya dilakukan secara rapel sehingga masyarakat menerima bantuan sekaligus dalam satu tahap.
2. Kesempatan bagi Warga Non-KKS untuk Menjadi Penerima
Salah satu perubahan paling signifikan dari program ini adalah terbukanya peluang bagi warga yang tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Validitas data kependudukan melalui NIK KTP menjadi acuan utama, bukan lagi kepemilikan kartu fisik tertentu.
Pembaruan data melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) memungkinkan banyak warga yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan untuk masuk ke dalam daftar sasaran.
Kondisi ini sangat menguntungkan bagi penduduk yang tergolong miskin ekstrem namun selama bertahun-tahun terlewat dalam pendataan.
3. Kriteria Penerima BLT Kesra Akhir 2025
Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pemerintah menetapkan sejumlah ciri atau kriteria yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.
Warga harus terdata dalam DTSN sebagai keluarga miskin atau rentan miskin, memiliki NIK aktif dan sinkron, serta masuk kategori desil 1 hingga 4.
Selain itu, penerima non-KKS diarahkan agar menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia, terutama bila wilayah tempat tinggal mereka terjangkau oleh layanan pos.
Nama penerima juga harus terverifikasi dalam SIKS-NG dan tercakup dalam kuota nasional 35 juta KPM. Seluruh pencairan dilakukan sekaligus tanpa pembagian bulanan.
4. Pembagian Jalur Penyaluran Berdasarkan Kepemilikan KKS
Agar proses distribusi lebih teratur, penyaluran bantuan dibagi menjadi dua jalur besar. Bagi warga yang telah memiliki KKS, pencairan dilakukan melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Skema ini digunakan untuk sekitar 18,3 juta keluarga. Sementara itu, bagi warga baru atau non-KKS, penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia yang menjangkau lebih dari 17 juta keluarga.
Dengan model distribusi ganda ini, pemerintah memastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal hanya karena tidak memiliki rekening atau kartu tertentu.
5. Penegasan Mengenai Larangan Potongan Bantuan
Pemerintah juga menginstruksikan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan tidak boleh dipotong oleh pihak mana pun. Biaya operasional penyaluran melalui PT Pos telah ditanggung pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu membayar apa pun.
Masyarakat diminta waspada dan melaporkan apabila terdapat pihak yang mencoba mengambil keuntungan atau meminta imbalan dengan alasan mengurus bantuan.
Ketegasan ini penting untuk mencegah praktik merugikan, termasuk penyalahgunaan situasi oleh pihak-pihak yang kerap memanfaatkan momentum pencairan bantuan untuk menipu atau mengarahkan masyarakat pada aktivitas seperti game online terlarang.
Editor : Eka Rahmawati