RADAR BOGOR – Jagat media sosial kembali diguncang pada penghujung tahun 2025. Sejak beberapa hari terakhir, beredar luas unggahan “Presiden Prabowo Bagi-Bagi Uang di Akhir Tahun 2025”.
Kabar itu pun sontak memancing kehebohan hingga membuat sebagian masyarakat salah paham terkait program pemerintah yang sedang berjalan. Setelah ditelusuri, klaim tersebut ternyata salah kaprah.
Informasi tersebut rupanya pembagian uang pribadi dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan rangkaian program bantuan sosial (bansos) resmi pemerintah yang memang dijadwalkan cair di akhir tahun.
Tumpang tindihnya jadwal pencairan sejumlah bansos membuat banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima akumulasi dana hingga mencapai Rp6 juta.
Baca Juga: Tersedia 5 Ribu Lowongan Kerja di Aplikasi Nyari Gawe Ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pelamar Capai 100 Ribu
Fenomena ini terjadi karena beberapa KPM sempat tertunda menerima bansos tahap 2 dan 3, kemudian baru cair di tahap 4 pada akhir tahun.
Alhasil, dana berbagai program mulai dari BLT Kesra, PKH, BPNT, hingga penebalan beras menumpuk dan menimbulkan kesan seolah pemerintah sedang “bagi-bagi uang” secara massal.
Padahal, setiap bantuan memiliki kriteria, kuota, serta mekanisme resmi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
BLT Kesra: Bonus Akhir Tahun Senilai Rp900.000
Salah satu program yang paling disorot adalah BLT Kesra untuk Oktober–Desember dengan total Rp900.000.
Baca Juga: Pemerintah Salurkan BLT Kesra bagi KPM Desil 1 sampai 4 lewat Bank Himbara dan PT Pos, Total Ada 35 Juta KPM, Catat Jadwal Pencairannya
Bantuan ini bersifat tambahan, di luar bansos reguler seperti PKH dan BPNT. Kuotanya mencapai 35,46 juta KPM, khusus warga desil 1–4 yang sudah terdata di DTSEN.
Program ini disebut banyak orang sebagai “bonus akhir tahun pemerintah” karena nilai bantuannya lebih besar dibanding periode sebelumnya.
Deretan Bansos yang Ikut Cair Bersamaan
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, selain BLT Kesra, akhir 2025 juga dibanjiri pencairan sejumlah bansos lainnya:
• PKH Tahap 2, 3, dan 4
• BPNT Tahap 2, 3, dan 4, termasuk penebalan Rp400.000
• Program Indonesia Pintar (PIP) kategori SD yang mulai cair kembali
• BLT Dana Desa Oktober–Desember di beberapa wilayah
• Bansos Atensi Anak Yatim Piatu (IAPI)
• Penebalan beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter
Baca Juga: Tidak Punya KKS Merapat! Ini Ciri-Ciri Pemilik NIK KTP yang Menerima BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos, Anda Termasuk?
Tingginya frekuensi pencairan bansos di periode yang sama membuat sebagian masyarakat kebingungan membedakan mana bantuan reguler dan mana bantuan tambahan.
Menariknya, satu keluarga bisa menerima nyaris semua jenis bansos di atas kecuali BLT Dana Desa yang tidak bisa digabung dengan bantuan reguler lainnya.
Situasi ini memicu banyak warga bercerita di media sosial bahwa mereka menerima bantuan berlipat-lipat.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh bansos diberikan bukan berdasar permintaan atau pemerataan, tetapi melalui verifikasi ketat sesuai DTSEN.
Warga yang merasa layak bisa mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos atau musyawarah desa, namun tidak ada jaminan bahwa pendaftaran akan langsung masuk ke DTSEN.
Di tengah maraknya unggahan viral yang belum dipastikan kebenarannya masyarakat pun diimbau memeriksa sumber informasi sebelum menyimpulkan.
