RADAR BOGOR - Program bantuan sosial (bansos) pemerintah kembali menjadi sorotan setelah terungkap adanya tiga kategori KPM PKH hingga BPNT yang dipastikan tidak dapat mencairkan bantuan pada tahap keempat, bahkan berpotensi gagal cair di tahap berikutnya jika tidak segera diperbaiki.
Informasi terbaru ini membuat banyak keluarga penerima manfaat mulai was-was dan melakukan pengecekan status melalui SIKS-NG.
Dilansir dari kanal YouTube Cek Bansos, menyebutkan bahwa penyebab utama gagalnya pencairan berasal dari tiga kondisi yang selama ini sering diabaikan KPM.
Pertama, KPM yang sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak kelurahan, kecamatan, maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca Juga: KPM Bansos Akhirnya Lulus sebagai Penerima Bantuan Setelah 5 Tahun, Ini Harapannya ke Mensos saat Graduasi Agar Tepat Sasaran
Status ini otomatis membuat sistem SIKS-NG menonaktifkan bantuan sehingga pencairan mustahil dilakukan.
Kategori kedua muncul dari perubahan data kartu keluarga akibat pemisahan KK setelah menikah atau perpindahan struktur keluarga.
Ketika KPM tidak melakukan pemadanan data terbaru di operator DTKS, pendamping PKH, atau kantor dinas sosial, sistem membaca ketidaksesuaian identitas dengan database pusat.
Akibatnya bantuan langsung ditangguhkan hingga proses padan data diselesaikan.
Kategori ketiga berkaitan dengan perpindahan domisili tanpa pelaporan.
Baca Juga: Tersedia 5 Ribu Lowongan Kerja di Aplikasi Nyari Gawe Ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pelamar Capai 100 Ribu
Banyak kasus ditemukan KPM telah memindahkan alamat KTP tetapi tidak memberitahu pendamping PKH setempat.
Sistem SIKS-NG pun mendeteksi ketidaksesuaian data antara alamat lama dan baru sehingga bantuan otomatis diblokir.
Kondisi ini membuat ribuan KPM di berbagai daerah gagal menerima pencairan tahap keempat.
Contoh kasus bahkan sempat ditampilkan, menyoroti seorang KPM yang pindah domisili tanpa melapor, sehingga bantuan yang seharusnya diterima pada tahap ini tertahan.
Setelah dilakukan pengecekan lebih dalam, ditemukan bahwa data Dukcapil belum dipadankan dan harus diperbarui melalui operator DTS atau pendamping PKH terlebih dahulu.
Di sisi lain, kabar baik datang dari penyaluran bantuan tunai dan non-tunai.
Baca Juga: Pemerintah Salurkan BLT Kesra bagi KPM Desil 1 sampai 4 lewat Bank Himbara dan PT Pos, Total Ada 35 Juta KPM, Catat Jadwal Pencairannya
Program sembako BBNT dari Bank BNI mulai mencairkan bantuan tahap keempat dengan nilai Rp600.000, disusul pembagian beras 20 kg dan minyak 4 liter di sejumlah daerah secara bertahap.
Di Tangerang, jadwal pengambilan bahkan sudah diumumkan untuk tanggal 18 November 2025.
Proses penyaluran PKH, BPNT, dan BLT Kesra dari Bank BRI, BNI, Mandiri, hingga BSI juga masih berjalan dan belum mencapai 100 persen.
Status terbaru SIKS-NG menunjukkan banyak akun sudah mencapai tahap SPM, sedangkan lainnya masih berada dalam proses cek rekening.
Kondisi ini menandakan bahwa penyaluran masih berlangsung hingga akhir Desember 2025.
Sementara itu, untuk BLT Kesra Rp900.000, beberapa bank telah melaporkan status transaksi “SI”, yang memunculkan dugaan bahwa gelombang pencairan kedua segera dibuka.
Dengan berbagai dinamika tersebut, KPM diminta aktif mengecek data dan memperbaiki apabila masuk dalam tiga kategori tadi.
Jika status masih aktif dan tidak ter-exclude, peluang untuk cair tetap terbuka hingga tahap akhir.