RADAR BOGOR - Pemerintah mulai memperluas penyaluran bansos Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) ke KPM, yang diarahkan untuk mendukung pengurangan kemiskinan ekstrem.
Pendistribusiannya bansos IPKP ke KPM dilakukan melalui undangan PT Pos Indonesia, dan daerah yang lebih dahulu menerima giliran meliputi Cilacap dan Kebumen di Jawa Tengah.
Pemerintah menargetkan penerima bansos IPKP sekitar 22 juta KPM yang tercatat di Kemenko PMK, sementara wilayah lain dipastikan akan menyusul dalam waktu dekat.
Dilansir dari kanal Klik Bansos, bantuan IPKP ini berisi paket bahan pangan non-tunai, meliputi dua kornet sapi, empat sarden ikan, dua minyak goreng, dua garam, dua bihun jagung, dan dua kacang hijau.
Di saat penyaluran IPKP mulai berjalan, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan baru berupa BLT sebagai pengganti subsidi gas LPG 3 kilogram.
Besaran bantuannya diperkirakan antara Rp100.000 hingga Rp300.000, dihitung berdasarkan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah.
Sebuah hunian yang terdiri dari tiga KK, misalnya, akan menerima Rp300.000 karena bantuan diberikan per KK, bukan per rumah.
Penyalurannya direncanakan melalui transfer ke rekening bank bagi yang memilikinya, atau secara tunai melalui PT Pos dan kelurahan bagi yang belum memiliki akses perbankan.
Karena menggunakan data dari DTKS, penerima PKH dan BPNT termasuk kelompok yang berpeluang besar masuk daftar sasaran.
Pemerintah memproyeksikan kebijakan BLT LPG ini baru akan berjalan penuh pada tahun 2026.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga