RADAR BOGOR - Pemerintah kembali meluncurkan dan merealisasikan beberapa program bantuan sosial (bansos) baru yang bertujuan menekan kemiskinan ekstrem dan mengendalikan kerawanan pangan.
Kabar ini menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos PKH dan BPNT, serta KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Bantuan Pangan IPKP Mulai Disalurkan Lewat PT Pos
Dikutip dari YouTube Naura Vlog, bantuan pangan non-tunai baru yang disebut Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) telah mulai disalurkan kepada KPM yang terdata di Kemenko PMK. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan gizi dan mengurangi dampak kerawanan pangan.
Penyalur: Disalurkan melalui PT Pos Indonesia, dengan surat undangan (PTP) yang sudah mulai dibagikan secara merata.
Target Penerima: Ditujukan untuk 22 juta KPM yang tergolong masyarakat miskin ekstrem atau kurang mampu.
Wilayah Awal Pencairan: Bantuan ini telah terpantau cair di 20 kabupaten/kota, dengan wilayah yang paling banyak disalurkan berada di Cilacap dan Kebumen (Jawa Tengah).
Isi Bantuan IPKP: Bantuan ini berupa bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, di antaranya:
- 2 pcs kornet sapi
- 4 pcs sarden ikan
- 2 pcs minyak goreng
- 2 pcs garam
- 2 pcs bihun jagung
- 2 pcs kacang hijau
- Rencana BLT Pengganti Subsidi LPG 3 kg (Mulai 2026)
Pemerintah juga tengah merencanakan skema baru pengganti subsidi gas LPG 3 kg dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin dengan nominal antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per rumah.
Tujuan: BLT ini akan menjadi kompensasi atas rencana penghilangan subsidi LPG 3 kg, sehingga masyarakat tetap dapat membeli gas meskipun harga pasar berubah.
Mekanisme Target: Penerima BLT akan diambil dari data DTKS. Artinya, KPM PKH dan BPNT yang merupakan pengguna LPG 3 kg berkesempatan besar untuk mendapatkan bantuan ini.
Nominal dasar adalah Rp100 ribu per Kartu Keluarga (KK). Dalam kasus satu rumah ditinggali oleh lebih dari satu KK (misalnya 3KK), maka total bantuan yang diterima bisa mencapai Rp300 ribu.
Akan ditransfer langsung ke rekening bank KPM DTKS (sebagian besar KPM PKH/BPNT sudah memiliki KKS).
Bagi yang tidak memiliki rekening bank, penyaluran akan dibantu secara tunai melalui PT Pos Indonesia atau di titik komunitas seperti kantor desa/kelurahan.
Realisasi: Rencana BLT pengganti subsidi LPG 3 kg ini diperkirakan akan mulai direalisasikan pada tahun 2026 mendatang.***
Editor : Eka Rahmawati