RADAR BOGOR - Kabar baik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos, khususnya yang belum pernah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900.000 di tahap sebelumnya.
Penyaluran bansos BLT Kesra Tahap 2 ke KPM akan segera dimulai pada pekan ini.
Menteri Sosial, Saifulah Yusuf (Gus Ipul), telah mengonfirmasi PT Pos Indonesia siap menyalurkan bansos BLT Kesra kepada 11,6 juta KPM, sementara sekitr 1 juta KPM lainnya akan disalurkan melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
PT Pos Indonesia, sebagai salah satu mitra utama penyalur, telah membocorkan tanggal pasti dimulainya penyaluran Tahap 2 ini.
Tanggal Mulai: Penyaluran dijadwalkan akan dimulai pada Jumat, 21 Novembe 2025.
Mekanisme: Proses ini akan dimulai 2 hari setelah dana transfer dari pemerintah masuk ke pihak penyalur.
Target: Bantuan ini ditargetkan tuntas hingga bulan Desember mendatang.
Siapa Saja Penerima BLT Kesra Tahap 2?
BLT Kesra Tahap 2 diprioritaskan untuk memastikan bantuan menjangkau semua target yang berhak, terutama di kalangan masyarakat miskin ekstrem.
Penerima Baru/Belum Cair (11,6 Juta KPM via Pos):
KPM yang merupakan bagian dari target 11,6 juta yang belum menerima BLT Kesra Tahap 1.
Penerima adalah KPM yang belum memiliki Kartu KKS atau tidak terdaftar sebagai penerima PKH/BPNT reguler sehingga pencairan harus dilakukan secara tunai melalui kantor pos atau komunitas.
Penerima Susulan (1 Juta KPM via Himbara):KPM yang sudah memiliki KKS (penerima PKH/BPNT) tapi belum menerima transfer BLT Kesra di Tahap 1 (terutama KPM dengan desil 5 hingga10} yang masih tercatat layak).
Bagi KPM yang diundang untuk mengambil BLT Kesra melalui PT Pos Indonesia, wajib mematuhi prosedur berikut:
- Surat Undangan Wajib: KPM harus membawa Surat Pemberitahuan (SP) atau surat undangan resmi yang dibagikan oleh PT Pos Indonesia.
- Bukti Identitas:Jika nama KPM yang tertera pada undangan hadir, cukup membawa KTP asli.Jika diwakilkan oleh anggota keluarga (suami/istri/anak) dalam satu KK, wajib membawa Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti.
- Penyaluran Teratur: Penyaluran dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat jadwal pengambilan yang teratur.
KPM diminta untuk datang sesuai jadwal guna menghindari kerumunan dan memastikan proses berjalan cepat.
KPM bansos diimbau untuk bersabar menunggu undangan resmi dari PT Pos Indonesia, atau informasi dari pendamping sosial/aparat desa terkait jadwal pasti di wilayah masing-masing.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga