RADAR BOGOR - Pencairan Bantuan Sosial (Bansos) PKH, BPNT, dan BLT Kesra senilai Rp900 ribu memang terus bergulir. Namun, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang resah karena dananya tak kunjung masuk ke rekening atau diterima via Kantor Pos.
Bagi KPM yang hingga kini belum menerima transfer bansos tahap 4 atau BLT Kesra, ada potensi besar nama Anda termasuk dalam kriteria eksklusi (pengeluaran) yang kini bekerja secara otomatis melalui sistem terintegrasi Kemensos.
Melansir dari channel YouTube Pendamping Sosial, penyaluran bansos utama, meliputi PKH Tahap 4, BPNT, BLT Kesra, serta bantuan pangan tambahan seperti beras dan minyak goreng saat ini masih berlangsung dan belum mencapai 100 persen merata.
Pihak Kemensos menargetkan proses penyaluran bansos ini, terutama yang melalui Bank Himbara, dapat diselesaikan paling tidak hingga 25 Desember 2025. Artinya, KPM masih memiliki waktu hingga pertengahan bulan depan untuk menantikan dananya.
Namun, KPM yang hingga kini belum menerima pencairan, terutama penerima Kartu KKS baru (peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara), diminta untuk segera proaktif. Data menunjukkan bahwa penyaluran untuk KKS baru sudah selesai hampir 90 persen. Jika dana belum cair, KPM diimbau segera menghubungi pendamping setempat untuk memastikan status kepesertaan.
6 Kriteria yang Menyebabkan Bansos Anda Dicoret Otomatis
Penyebab utama bansos tidak cair bukan lagi karena kesalahan teknis semata, melainkan karena KPM terdeteksi oleh sistem sebagai keluarga yang sudah tidak layak menerima bantuan.
Ada enam kriteria utama yang dapat menyebabkan KPM di-graduasi mandiri atau dikeluarkan (eksklud) secara otomatis dari daftar penerima bansos, karena sistem saat ini sudah terintegrasi dengan data kependudukan dan aset:
- Anggota Keluarga ASN/TNI/Polri: Memiliki anggota keluarga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Polisi (Polri), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- Masa Kepesertaan 5 Tahun: Masa penerimaan bansos sudah melebihi 5 tahun.
- Gaji di Atas UMP/UMK: Memiliki pendapatan atau gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat.
- Kepemilikan Rumah Mewah: Terdeteksi memiliki hunian atau bangunan yang tergolong mewah berdasarkan data properti.
- Kepemilikan Aset Banyak: Memiliki aset yang nilainya cukup signifikan.
- Kepemilikan Kendaraan Mahal: Memiliki kendaraan (motor atau mobil) yang nilainya diatas perkiraan Rp30 juta.
Integrasi Sistem: Tidak Perlu Laporan, Otomatis Terdeteksi
Laporan menegaskan enam kriteria di atas akan terdeteksi otomatis oleh sistem Kemensos, ini karena data sosial ekonomi telah terintegrasi dengan berbagai instansi lain.
Sebagai contoh:
- Kepemilikan rumah terintegrasi dengan data Badan Pertanahan (Sertifikat) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Kepemilikan kendaraan terintegrasi dengan data Pajak Kendaraan Bermotor.
Oleh karena itu, cukup dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sistem dapat membaca status kelayakan KPM.
Cek Status Kepesertaan
Bagi KPM yang merasa bansosnya belum cair dan khawatir termasuk dalam kriteria eksklusi di atas, segera lakukan langkah-langkah berikut:
- Cek Mandiri: Gunakan Aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos untuk memastikan status kepesertaan Anda masih aktif.
- Konfirmasi Langsung: Segera tanyakan status data Anda kepada Pendamping PKH setempat atau Petugas SIKS-NG di tingkat desa/kelurahan untuk memastikan apakah nama Anda sudah di-eksklud atau masih berada di data layak terima bansos.***