RADAR BOGOR - Kabar mengenai pencairan bansos BLT Kesra Rp900 ribu memasuki babak baru setelah adanya kebijakan perluasan penerima yang kini mencakup kelompok masyarakat dari desil 5 hingga desil 10.
Seperti yang dilansir dari kanal Pendamping Sosial, kelompok penerima yang sebelumnya terhambat seperti PKH murni dan BPNT murni kini berpeluang mendapatkan bantuan karena adanya pengalihan kuota yang tersisa dari tahap awal.
Simak beberapa poin mengenai pencairan bansos menjelang akhir tahun 2025.
1. Perluasan Kuota Penerima: PKH Murni, BPNT Murni, dan Desil 5-10
Pada pencairan awal, sasaran BLT Kesra hanya difokuskan pada masyarakat miskin ekstrem yang berada di desil 1 hingga desil 4.
Kelompok PKH murni bahkan sempat terhambat karena tidak tercantum dalam daftar penerima pada sistem SIKS-NG sehingga mereka sempat dinyatakan tidak termasuk kuota.
Kini kebijakan tersebut berubah setelah dilakukan evaluasi, di mana penerima PKH murni, BPNT murni, serta masyarakat dari desil 5, 6, hingga 10 dimasukkan sebagai calon penerima baru.
Perluasan ini terjadi sebagai respons atas masih banyaknya kuota yang belum terisi dari tahap awal sehingga pemerintah memutuskan untuk memanfaatkan sisa tersebut bagi kelompok keluarga rentan lainnya.
2. Penyebab Penambahan Kuota dan Pengalihan Penerima
Kuota awal BLT Kesra yang mencapai sekitar 35.400 KPM ternyata tidak dapat terpenuhi sepenuhnya karena banyak calon penerima awal dinyatakan tidak layak.
Sebagian besar nama yang diusulkan dari tahap pertama terindikasi mampu secara ekonomi berdasarkan hasil verifikasi awal.
Temuan seperti kepemilikan usaha mapan, pekerjaan stabil, atau aset signifikan membuat calon tersebut tidak memenuhi kriteria kelayakan.
Kekosongan kuota akibat ketidaklayakan inilah yang kemudian dialihkan kepada kelompok PKH murni, BPNT murni, dan masyarakat di desil tinggi agar bantuan tetap tersalurkan kepada kelompok yang dianggap rentan secara ekonomi.
3. Proses Verifikasi Ulang yang Lebih Ketat dan Transparan
Daftar calon penerima pengganti sudah masuk ke dalam akun SIKS-NG petugas pendamping sejak dua hari sebelum data tersebut disampaikan secara publik.
Data baru ini tidak langsung disahkan, melainkan harus melalui verifikasi lapangan oleh petugas setempat.
Mekanisme verifikasi dilakukan secara lebih ketat untuk memastikan penerima benar-benar layak.
Jika ditemukan penerima dari kalangan berpenghasilan stabil seperti aparat negara, pegawai BUMN, atau masyarakat dengan kepemilikan aset bernilai tinggi, maka petugas yang meloloskan dapat dikenakan sanksi dan audit dari PPATK.
Sistem ini dirancang untuk menjaga integritas penyaluran bantuan dan menghindari penyalahgunaan atau data fiktif.
4. Mekanisme Pencairan Disesuaikan dengan Status Penerima
Penyaluran BLT Kesra dilakukan melalui dua mekanisme berbeda sesuai status penerima.
Bagi keluarga PKH dan BPNT murni yang sudah aktif dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dana BLT Kesra akan disalurkan langsung ke dalam KKS masing-masing.
Namun, bagi warga di desil 6 ke atas yang belum memiliki KKS atau sedang dalam masa migrasi penyaluran dari Pos ke bank Himbara, pencairan akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Pembagian jalur ini dipilih agar proses pencairan lebih cepat dan memperhatikan kondisi teknis tiap penerima di masing-masing daerah.
5. Jadwal Pencairan Berjalan Bertahap hingga Akhir Desember
Proses pencairan BLT Kesra melalui PT Pos telah berlangsung di beberapa wilayah dan dilakukan secara bersamaan dengan penyaluran PKH dan BPNT tahap 4.
Meskipun demikian, pelaksanaannya belum berlangsung serentak di semua daerah karena setiap kabupaten dan kota memiliki jadwal operasional yang berbeda.
Pemerintah memastikan bahwa pencairan akan terus berjalan secara bertahap hingga akhir Desember 2025 sehingga KPM diharapkan tetap memantau informasi dari pendamping sosial setempat maupun kanal resmi untuk memastikan jadwal di wilayah masing-masing.
6. Cek dan Perbaikan Desil Melalui Aplikasi Resmi
Masyarakat dapat mengecek posisi desil kemiskinan mereka melalui aplikasi Cek Bansos.
Jika seseorang merasa desil yang tertera tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya, misalnya terdaftar di desil 5 atau 6 padahal sedang mengalami kesulitan finansial, mereka dapat mengajukan sanggah atau permintaan pembaruan data melalui aplikasi tersebut.
Perbaikan data ini akan diproses melalui survei ulang sehingga kondisi ekonomi terbaru dapat tercatat dan membantu menentukan kelayakan pada program bantuan sosial berikutnya.
Perubahan desil sangat penting karena status tersebut menjadi dasar pemilihan calon penerima berbagai program kesejahteraan pemerintah.***
