RADAR BOGOR - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini memiliki arah pembangunan yang lebih terarah melalui konsep Asta Cita.
Menurutnya, seluruh kebijakan strategis termasuk penyaluran bantuan sosial (Bansos) seperti PKH dan BPNT harus mengacu pada arah pembangunan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam agenda bersama Karang Taruna yang membahas peran pemuda dalam penguatan data sosial nasional.
Gus Ipul menjelaskan, Asta Cita menggambarkan arah kerja pemerintah yang terbagi dalam tiga level kebijakan.
Pada level atas, fokus diarahkan pada stabilitas nasional, kepastian kebijakan, penyederhanaan perizinan, dukungan fiskal, pembangunan infrastruktur, ketertiban sosial, peningkatan kualitas SDM, serta menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek pembangunan.
Untuk level menengah, pemerintah disebut memperkuat kapasitas masyarakat dengan memberikan fasilitasi berupa penyediaan infrastruktur sosial, pembentukan ekosistem yang kondusif, serta menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Sementara pada level paling bawah, kebijakan diarahkan untuk pembelaan atau afirmasi terhadap masyarakat miskin melalui pengakuan martabat, pemberian perlindungan, pendampingan, pembukaan akses layanan, pemberdayaan, hingga peluang untuk naik kelas secara sosial dan ekonomi.
Ia menyampaikan, kelompok masyarakat terbawah menjadi fokus utama pemerintah dan tidak boleh tertinggal dari program-program nasional.
Gus Ipul juga menekankan, seluruh proses tersebut dimulai dari data yang akurat.
Ia mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang untuk pertama kalinya menetapkan adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTS).
Data ini menjadi standar yang wajib digunakan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sebelumnya, menurutnya, setiap lembaga memiliki data sendiri-sendiri sehingga memicu ego sektoral dan membuat proses intervensi program tidak sinkron.
Dengan adanya DTS, seluruh data kini dikelola dan diperingkat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penanggung jawab tunggal, bukan lagi kementerian atau pemerintah daerah.
Data tersebut disusun dalam bentuk desil dari 1 hingga 10 untuk menunjukkan urutan kondisi ekonomi penduduk dari yang paling rentan hingga paling sejahtera.
Ia menilai, meskipun DTS sudah menjadi satu data nasional, validitasnya masih perlu penyempurnaan.
Data, menurutnya, bersifat dinamis karena setiap hari selalu ada perubahan seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi.
Karena itu, Gus Ipul mengajak Karang Taruna di seluruh daerah untuk ikut terlibat dalam pemutakhiran data.
Ia menyampaikan, kader Karang Taruna memiliki kedekatan dengan masyarakat di tingkat desa sehingga dapat membantu memberikan informasi yang akurat kepada pemerintah, termasuk mengenai kondisi keluarga yang berhak atau tidak berhak mendapatkan bantuan sosial.
Gus Ipul menilai, berbagai keluhan terkait data bansos yang dianggap tidak tepat sasaran dapat diminimalkan apabila pemutakhiran dilakukan secara maksimal.
Ia mengingatkan, banyak warga masih melapor bahwa ada tetangga atau saudara yang berhak tetapi belum terdaftar, sementara mereka yang dinilai cukup mampu justru masuk sebagai penerima.
Menurutnya, inilah yang disebut sebagai perjuangan pertama Karang Taruna, yaitu memperbaiki data sosial agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia menyampaikan, proses pemutakhiran dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dari RT/RW hingga bupati atau wali kota, serta jalur partisipasi masyarakat melalui berbagai saluran pengajuan data.
Ia menjelaskan, masyarakat umum dapat memberikan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos, sementara pendamping sosial dapat menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) untuk melakukan pembaruan data di tingkat desa hingga kabupaten.
Seluruh data tersebut nantinya akan diteruskan ke BPS untuk proses validasi dan pengelolaan.
Gus Ipul juga meminta kader Karang Taruna untuk membantu mendampingi warga yang ingin diperbarui datanya, termasuk melakukan pengecekan langsung ke rumah warga, melihat kondisi aset, hingga melakukan wawancara terkait pendapatan dan kebutuhan hidup.
Ia menyebutkan, semakin akurat data yang diberikan, semakin tepat intervensi pemerintah dalam memberikan bantuan.
Melalui pesan tersebut, Gus Ipul menegaskan, penyaluran bantuan seperti PKH, BPNT, dan program Bansos lainnya hanya dapat berjalan optimal apabila data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti