RADAR BOGOR - Perubahan kebijakan pendataan keluarga menyebabkan berbagai bantuan sosial (bansos) tiba-tiba terhenti.
Banyak penerima bansos yang sebelumnya rutin mendapatkan PKH atau PBI kini mendapati status bantuannya nonaktif tanpa pemberitahuan yang jelas.
Dilansir dari YouTube Kang Dedi Mulyono, anggota DPRD Kota Bogor, kondisi ini terjadi karena sistem pemeringkatan kesejahteraan atau desil sedang disesuaikan secara nasional.
Apa Itu Desil dalam Penentuan Bansos?
Setiap keluarga di Indonesia kini dikelompokkan ke dalam desil 1 sampai desil 10.
• Desil 1-5: berhak mendapatkan berbagai bantuan sosial.
• Desil 6-10: dianggap mampu secara ekonomi sehingga tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.
Namun, sejumlah laporan menunjukkan adanya kesalahan penentuan desil, di mana keluarga yang seharusnya masuk desil 3 atau 4 justru terlempar ke desil 6.
Kondisi ini membuat bantuan seperti PKH, BPNT, PBI, maupun program lain otomatis terhenti.
Faktor-Faktor yang Membuat Bansos Dihentikan
Meski berada di desil 1-5, beberapa keluarga tetap kehilangan hak bantuannya. Sejumlah faktor penyebab yang terdeteksi di lapangan antara lain:
1. Memiliki Cicilan Kendaraan
Data cicilan motor atau mobil sering kali dianggap sebagai indikator kemampuan ekonomi. Hal ini dapat mengubah penilaian desil atau menyebabkan bantuan dihentikan otomatis.
2. Rekening Terkait Pinjaman Daring atau Keterlibatan dalam “Game Online Terlarang”
Rekening yang terhubung dengan transaksi pinjaman daring atau aktivitas yang dinilai berisiko tinggi menjadi salah satu alasan penonaktifan berbagai jenis bansos.
Kasus seperti ini banyak ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk penerima manfaat yang memiliki desil rendah.
3. Kesalahan Input Data dalam Survei Lapangan
Proses pendataan dilakukan oleh petugas survei. Jika penerima manfaat tidak berada di rumah saat pendataan atau terjadi kesalahan pengisian formulir, hasil desil dapat tidak sesuai kondisi sebenarnya.
4. Verifikasi Data Kesehatan dan Administrasi
Beberapa bantuan seperti PBI sangat bergantung pada sinkronisasi data kesehatan dan data kependudukan. Ketidaksesuaian berkas dapat membuat status bantuan nonaktif.
Bagaimana Cara Mengecek Desil Secara Mandiri?
Kementerian Sosial telah merilis Aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh melalui perangkat Android. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat:
• Mengecek status desil keluarga
• Melihat status kepesertaan program bantuan
• Mengajukan sanggahan atau usulan baru (fitur tertentu)
Pengguna hanya perlu menyiapkan KTP dan KK untuk melakukan pengecekan.
Cara Memperbaiki Kesalahan Desil
Jika merasa desil tidak sesuai dan berdampak pada tidak cairnya bantuan, masyarakat dapat melakukan langkah berikut:
1. Melapor ke Kelurahan
Saat ini, hanya kelurahan yang memiliki akses resmi untuk mengusulkan perubahan desil.
Disarankan melakukan pengajuan sebelum tanggal 15 setiap bulan agar proses dapat masuk ke periode verifikasi berikutnya.
2. Meminta Survei Ulang Melalui Pendamping PKH
Pendamping hanya bertugas melakukan survei dan bukan penentu desil. Namun penerima manfaat dapat meminta verifikasi ulang atau banding data melalui pendamping.
3. Menyiapkan Data Pendukung
Semua dokumen kependudukan dan bukti kondisi ekonomi perlu disiapkan, seperti:
- Kartu Keluarga
- KTP
- Surat keterangan tidak mampu (jika diperlukan)
- Bukti pengeluaran rumah tangga
Masalah Penonaktifan BPJS Kesehatan
Selain bantuan sosial, banyak keluarga juga mengalami penonaktifan BPJS secara tiba-tiba.
Puluhan ribu peserta ditemukan tidak aktif dan hanya sebagian kecil yang berhasil diaktifkan kembali.
Masalah yang sering terjadi antara lain:
• Perubahan status ekonomi dalam data nasional
• Ketidaksesuaian data kependudukan
• Penghapusan otomatis ketika sistem menilai peserta tidak lagi memenuhi kriteria
Masyarakat diimbau segera melapor ke puskesmas atau kelurahan untuk pengajuan pengaktifan ulang, sambil menunggu kebijakan baru mengenai penjaminan kesehatan daerah.
Rencana Beasiswa untuk Pelajar Desil 1-4
Mulai tahun 2026, pemerintah daerah berencana menyediakan beasiswa untuk pelajar SMA/SMK swasta yang berada di desil 1-4.
Program ini menggantikan skema sebelumnya dan diharapkan membantu keluarga kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan.
Upaya Penyederhanaan Data dan Pelayanan Publik
Proses perbaikan data kesejahteraan masih berlangsung secara nasional. Kebijakan baru, verifikasi ulang, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan bantuan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Penerima manfaat diharapkan:
• Aktif mengecek status desil
• Mengajukan pembaruan ketika menemukan ketidaksesuaian
• Menghindari transaksi yang dapat memengaruhi penilaian kesejahteraan seperti Pinjaman Daring atau cicilan besar***
Editor : Eli Kustiyawati