RADAR BOGOR - Pemerintah terus menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan intervensi program kesejahteraan.
Dengan mandat penggunaan Satu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bansos yang diolah oleh BPS, peran aktif masyarakat, terutama organisasi berbasis komunitas, menjadi krusial.
Dikutip dari Klik Bansos, Kemensos mengajak seluruh kader Karang Taruna di Indonesia untuk menjadikan pemutakhiran data sosial sebagai jihad (perjuangan) pertama mereka dalam membangun bangsa.
Data yang dikelola BPS saat ini membagi penduduk berdasarkan status ekonomi ke dalam 10 kelompok (Desil 1 hingga Desil 10), di mana Desil 1 mewakili 10% penduduk paling miskin.
Namun, terdapat banyak keluhan masyarakat terkait ketidakakuratan data di lapangan: orang yang berkecukupan masih menerima bansos, sementara keluarga miskin yang membutuhkan justru terlewat.
Mengingat basis Karang Taruna yang kuat berada di tingkat desa, partisipasi sangat dibutuhkan untuk memastikan data yang menjadi pedoman intervensi (DTSEN) benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Perbaikan data dilakukan melalui dua jalur: jalur formal (RT/RW hingga pemerintah daerah) dan jalur partisipasi masyarakat.
Saluran komunikasi yang akan segera dibangun bertujuan mempermudah akses.
Aksi yang dilakukan harus terperinci; misalnya, saat mengusulkan seseorang, perlu dilakukan home visit untuk mencatat penghasilan, kondisi rumah, dan mengambil foto aset sebagai bukti kelayakan.
Karang Taruna ditempatkan sebagai salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), bermitra dengan pilar-pilar sosial lainnya seperti Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tagana.
Target sasaran intervensi sosial ini adalah 12 kluster kelompok rentan, mulai dari fakir miskin, anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, hingga perempuan rentan.
Peran utama Karang Taruna dalam pemberdayaan sosial ditekankan pada tiga pilar untuk mendorong KPM mandiri dan graduasi (naik kelas):
• Meningkatkan Keterampilan (Skill): Memberikan pelatihan atau keahlian yang relevan.
• Memperkuat Aset: Membantu KPM mengelola dan menambah aset produktif.
• Memperluas Akses: Membuka akses ke permodalan, pasar, atau program pemerintah lainnya (misalnya melalui kolaborasi dengan Kementerian Koperasi).
Melalui peran ini, Karang Taruna diharapkan dapat secara nyata mendukung visi Presiden untuk mengeksekusi program perlindungan bansos dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.***
Editor : Eli Kustiyawati