RADAR BOGOR – Kekhawatiran banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos semakin meningkat menjelang tutup tahun 2025 karena saldo Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) senilai Rp600 ribu untuk periode Oktober hingga Desember belum juga masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera.
Situasi ini membuat banyak penerima bertanya apakah pencairan bansos benar-benar masih berjalan atau justru terhenti.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa keterlambatan ini tidak terjadi tanpa alasan, karena terdapat beberapa hambatan teknis dan administratif yang saling berkaitan hingga akhirnya memengaruhi proses penyaluran bansos.
Dilansir dari kanal Info Bansos, permasalahan paling sering terjadi berasal dari dokumen administratif yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh lembaga penyalur.
Salah satu yang paling menentukan adalah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan Kemensos sebagai dasar hukum penyaluran dana.
Ketika SPM belum terbit, bank Himbara seperti Mandiri tidak memiliki otoritas untuk memindahbukukan dana meskipun data penerima sudah siap di sistem.
Selain itu, proses verifikasi data yang kini lebih ketat melalui sistem baru turut memperpanjang waktu pencairan, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian kecil antara data KPM dan data kependudukan.
Perubahan mekanisme penyaluran dari PT Pos menuju sistem perbankan juga membuat proses transfer memerlukan waktu tambahan.
Migrasi data yang melibatkan aktivasi kartu baru dan sinkronisasi antarinstansi memunculkan antrean panjang.
Pada saat yang sama, sebagian penerima juga menghadapi perubahan status kelayakan sehingga penyaluran bisa tertahan sampai data tersebut dipastikan valid. Seluruh faktor ini membuat keterlambatan tidak dapat dihindarkan.
Untuk membantu memahami situasi secara lebih jelas, berikut adalah rincian penyebab keterlambatan yang paling sering terjadi.
1. Penyebab Keterlambatan Pencairan BPNT
• SPM belum diterbitkan Kemensos sehingga bank penyalur belum memiliki mandat untuk mengirim dana.
• Verifikasi dan sinkronisasi data belum selesai, terutama bagi bank BNI, BRI, dan BSI yang masih menunggu kesesuaian data di Dukcapil melalui sistem DTSCN.
• Migrasi besar dari PT Pos ke bank Himbara membuat aktivasi kartu dan penyesuaian mekanisme membutuhkan waktu lebih lama.
• Perubahan status penerima, misalnya penerima dianggap tidak lagi memenuhi syarat sehingga penyaluran ditunda sampai status dipastikan.
Meskipun berbagai hambatan tersebut muncul, peluang pencairan tetap ada hingga akhir tahun. Penyaluran BPNT dan PKH periode terakhir umumnya tetap dikejar hingga batas akhir Desember.
Karena itu, keterlambatan tidak otomatis berarti bantuan dibatalkan, melainkan masih menunggu giliran verifikasi, aktivasi, atau finalisasi data internal.
Agar KPM tidak hanya menunggu tanpa kejelasan, terdapat langkah-langkah penting yang dianjurkan untuk memastikan status penyaluran tetap dapat dipantau.
Pengecekan mandiri maupun melalui pendamping menjadi cara paling efektif untuk mengetahui apakah data masih aktif atau perlu diperbaiki.
Pemeriksaan kondisi kartu juga penting karena kartu baru hasil migrasi kerap belum diaktivasi dan dapat menghambat masuknya saldo.
2. Langkah yang Harus Dilakukan KPM
• Cek status secara daring melalui situs cekbansos.kemensos.go.id untuk memastikan kepesertaan masih aktif.
• Menghubungi pendamping sosial PKH/BPNT atau operator SIKS-NG di desa/kelurahan guna memastikan data sudah sinkron di sistem.
• Memeriksa kondisi dan aktivasi KKS, terutama bagi penerima kartu baru akibat peralihan penyalur.
• Melaporkan perubahan data kependudukan apabila terjadi perpindahan domisili atau perubahan identitas agar sistem tidak menolak pencairan.
Dengan mempertimbangkan seluruh penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan BPNT tahap 4 lebih banyak dipicu oleh proses administratif dan teknis yang belum sepenuhnya rampung.
Penerima bansos disarankan tetap memantau informasi resmi, menjaga validitas data, serta memastikan kesiapan kartu KKS agar dana dapat segera diterima ketika penyaluran dimulai di wilayah masing-masing.***
Editor : Eli Kustiyawati