RADAR BOGOR – Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 4 kembali menjadi sorotan publik setelah ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan saldo yang belum juga masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Di saat sebagian besar daerah telah menerima pencairan bansos, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya apakah bantuan ini benar-benar akan cair menjelang tutup buku akhir tahun 2025.
Fenomena ini memunculkan keresahan, terlebih bagi keluarga yang menggantungkan kebutuhan pokok pada program perlindungan sosial dari Kementerian Sosial.
Secara normatif, BPNT tahap 4 mencakup periode Oktober hingga Desember 2025 yang seharusnya sudah mulai tersalurkan secara bertahap melalui bank penyalur resmi seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Berdasarkan pemantauan sistem penyaluran dan laporan di lapangan, hambatan utama berasal dari belum diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kemensos untuk sejumlah wilayah.
Tanpa dokumen ini, bank penyalur tidak memiliki dasar hukum untuk mentransfer dana ke rekening KKS penerima, meskipun data KPM telah tercatat di sistem.
Kondisi ini diperparah oleh status di aplikasi pemantauan bantuan yang menunjukkan “berhasil cek rekening” namun tidak ada pergerakan saldo.
Situasi tersebut menandakan bahwa proses masih terhenti di level administratif dan belum masuk tahap eksekusi pembayaran.
Pemerintah saat ini tengah menerapkan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang lebih akurat dan terintegrasi.
Imbasnya, setiap perbedaan kecil antara data kependudukan dan basis data bansos memicu proses verifikasi ulang otomatis.
Akibatnya, sebagian KPM berstatus tidak sinkron atau bahkan terklasifikasi sebagai tidak layak sementara.
Kebijakan ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran, namun di sisi lain menimbulkan keterlambatan pencairan bagi masyarakat yang sebenarnya masih memenuhi kriteria tetapi terhambat oleh pembaruan database.
Tahun 2025 menjadi titik transisi besar dari sistem distribusi melalui PT Pos Indonesia menuju mekanisme berbasis perbankan nasional.
Peralihan ini memerlukan sinkronisasi data dan aktivasi kartu baru secara massal, yang tidak selalu berjalan lancar di semua daerah.
Banyak KKS baru yang telah dibagikan namun belum sepenuhnya aktif di sistem bank sehingga dana BPNT belum dapat dicairkan.
Wilayah dengan akses terbatas dan kesiapan teknis rendah menjadi yang paling terdampak kondisi ini.
Lantas, apakah masih ada harapan cair? Jawabannya, peluang masih terbuka.
Penyaluran BPNT tahap akhir masih berlangsung hingga Desember 2025.
Selama status KPM masih aktif dan data valid, pencairan tetap memungkinkan terjadi sebelum akhir tahun.
Namun, jika status telah berubah akibat graduasi sejahtera atau dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pencairan untuk tahap ini dipastikan terhenti.
Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, bagi penerima yang belum mendapatkan saldo bantuan, disarankan untuk:
1. Memeriksa status melalui portal resmi cekbansos.go.id.
2. Menghubungi pendamping sosial atau operator desa.
3. Memastikan KKS aktif dan telah terverifikasi.
4. Melaporkan perubahan data kependudukan.
5. Keterlambatan pencairan tidak selalu berarti pembatalan.
Faktor administratif dan teknis masih menjadi titik kritis utama penyaluran BPNT tahap 4.
Literasi informasi dan sikap proaktif dalam mengecek status menjadi kunci agar hak sosial tetap tersalurkan dengan optimal.***
Editor : Eli Kustiyawati