RADAR BOGOR – Per akhir November 2025, banyak KPM masih menunggu kepastian masuknya saldo PKH dan BPNT di kartu KKS mereka.
Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama karena sebagian daerah telah menyelesaikan proses penyaluran, sementara sebagian lainnya masih bertahap.
Secara umum, keterlambatan tidak selalu berarti bantuan dihentikan. Ada beberapa mekanisme teknis yang membuat proses pencairan berjalan berbeda untuk setiap wilayah dan setiap KPM.
Namun, ada pula situasi tertentu yang menandakan bahwa bansos berpotensi tidak cair lagi karena status kepesertaan telah berubah sehingga perlu dipahami sejak awal.
Dilansir dari kanal Klik Bansos, sebagian besar KPM yang belum menerima saldo sebenarnya masih berada dalam antrean penyaluran tahap empat yang berlangsung sejak November dan ditargetkan tuntas hingga akhir Desember.
Sistem transfer memakai mekanisme termin sehingga rekening tertentu akan terisi lebih cepat, sementara rekening lain menyusul dalam gelombang berikutnya.
Bagi KPM yang baru dialihkan dari sistem penyaluran via PT Pos ke rekening KKS, kendala sering muncul pada proses pembukaan rekening kolektif atau burekol yang belum rampung.
Selama tahapan administratif ini belum selesai, saldo tetap belum dapat masuk meski nama sudah tercatat sebagai penerima.
Ada pula kelompok KPM yang berkali-kali mengecek saldo namun tetap mendapati angka nol.
Dalam beberapa kasus, kondisi ini menandakan bahwa data sudah tidak lagi selaras atau penerima dianggap tidak memenuhi kriteria. Status ini biasanya dapat terlihat ketika dicek melalui SIKS-NG.
Jika status sudah berubah, saldo tidak akan diproses kembali dan KPM perlu melakukan pembaruan data kependudukan atau menyesuaikan kembali administrasi DTKS melalui desa atau kelurahan.
Untuk memahami apa yang menyebabkan bantuan benar-benar terhenti, berikut lima sebab utama yang kerap menjadi penentu dihentikannya penyaluran PKH dan BPNT:
1. Data Tidak Padan (Tidak Sinkron)
Ketidaksesuaian antara data DTKS, Dukcapil, maupun data bank menjadi faktor paling sering membuat transfer gagal.
Perbedaan satu huruf pada nama atau perbedaan digit pada NIK dapat memicu gagal OMS sehingga dana tidak bisa masuk ke rekening.
2. Status Sosial Ekonomi Meningkat (Graduasi)
KPM yang dianggap sudah berada pada kondisi sejahtera berdasarkan evaluasi terbaru akan dikeluarkan dari daftar penerima.
Tanda-tandanya berupa keberadaan pekerjaan tetap dengan penghasilan lebih tinggi, keberadaan aset tertentu, atau hasil verifikasi yang mencatat kondisi rumah tangga sudah tidak tergolong rentan.
3. Penerima Manfaat Meninggal dan Tidak Ada Ahli Waris yang Layak
Ketika penerima utama meninggal dunia dan tidak ada anggota keluarga lain dalam satu KK yang memenuhi kategori penerima pengganti, penyaluran dihentikan.
Proses ini bersifat otomatis untuk mencegah data ganda dan penyalahgunaan penerimaan.
4. Pindah Domisili tanpa Pelaporan
Kepindahan ke kabupaten atau kota lain tanpa melapor ke desa atau Dukcapil membuat sistem tidak dapat menemukan KPM.
Jika status keberadaan dianggap tidak jelas, bansos tidak dapat dilanjutkan karena data tidak sesuai dengan lokasi administrasi yang tercatat.
5. Terdeteksi sebagai Penerima Gaji dari APBN/APBD
Keluarga yang di dalam satu KK-nya terdapat anggota yang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai lain yang dibiayai anggaran negara tidak diperbolehkan menerima bantuan kemiskinan.
Ketika status ini terdeteksi, bansos dihentikan secara permanen.
Untuk memastikan posisi data, KPM disarankan melakukan pengecekan melalui operator desa, pendamping sosial, atau melalui SIKS-NG.
Selama status masih berada pada kategori SI (Standing Instruction), maka dana sebenarnya sudah masuk dalam jadwal transfer dan hanya perlu menunggu tanggal masuk ke rekening.
Selain PKH dan BPNT, akhir tahun 2025 juga ditandai dengan penyaluran BLT Kesra dan bantuan beras sehingga sebagian KPM mungkin menerima jenis bantuan lain terlebih dahulu meski PKH atau BPNT masih dalam antrean.***
Editor : Eli Kustiyawati