RADAR BOGOR – Akhir tahun 2025 dijuluki sebagai “musim panen bansos” oleh sebagian masyarakat.
Pasalnya, pemerintah meluncurkan berbagai bonus bantuan sosial (bansos) secara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Masyarakat pun berbondong-bondong mencari tahu apakah mereka termasuk calon penerima bansos tersebut.
Dalam penjelasan terbaru, pemerintah mengungkap beberapa kategori yang berpeluang besar menerima bantuan tambahan seperti BLT Kesra Rp900.000, beras 20 kg, dan minyak goreng 4 liter.
BLT Kesra Rp900.000: Kuota Kosong Jadi Peluang Baru
BLT Kesra menjadi bantuan yang paling menyita perhatian.
Dengan kuota puluhan ribu penerima, ribuan calon penerima justru gugur dalam verifikasi sehingga menyisakan banyak slot kosong.
Sisa kuota inilah yang kemudian diberikan kepada kelompok baru di luar desil 1–4.
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, para calon penerima baru tersebut adalah:
1. Penerima PKH atau BPNT aktif
2. Masyarakat nonbansos namun berada di tingkat ekonomi desil 5–10
3. Warga yang pernah menerima BLT COVID melalui KKS pada 2020
Namun syarat utamanya adalah harus lolos verifikasi petugas SIKS-NG di tingkat daerah.
Tanpa verifikasi ini, nama tidak dapat dicairkan meski tercatat sebagai calon penerima.
Menariknya, banyak warga yang sudah bertahun-tahun tidak menerima bantuan mendadak masuk daftar kembali hanya karena data mereka masih tersimpan di DTSEN, basis data tunggal nasional.
Penyaluran pun terbagi dua, yakni melalui Pos Indonesia atau kartu KKS jika masih aktif.
Beras 20 Kg & Minyak Goreng 4 Liter: Penebalan untuk Penerima BPNT Aktif
Berbeda dari BLT Kesra, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng hanya ditujukan untuk 18,3 juta penerima BPNT aktif. Penerimanya meliputi:
• BPNT murni
• PKH + BPNT
• Penerima baru BPNT komplementer di tahap 3 atau 4
Data penerima diambil dari BNBA BPNT terbaru, sehingga hanya mereka yang BPNT-nya baru cair yang berhak menerima penebalan ini.
Pihak pemerintah menegaskan bahwa dua bantuan, yakni BLT Kesra dan penebalan pangan, tidak diberikan bersamaan kepada orang yang sama, kecuali seseorang memang memenuhi kedua kategori secara terpisah.
Praktik Pembagian Beras di Lapangan: Banyak KPM Kaget
Di beberapa wilayah, muncul laporan bahwa beras 20 kg yang seharusnya diterima utuh oleh satu KPM justru dibagikan kepada warga lain yang dianggap masih layak, tetapi sudah tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
Hasilnya, banyak KPM hanya menerima 5–10 kg beras.
Aparat lokal berdalih bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk keadilan sosial karena beberapa warga dinyatakan tidak lolos verifikasi padahal kondisi ekonominya masih tergolong kurang mampu.
Fenomena ini memicu perdebatan:
Apakah pembagian seperti ini dibenarkan?
Apakah ada instruksi resmi?
Apakah ini mencerminkan masalah data bansos yang masih belum tepat sasaran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini ramai dibicarakan di media sosial maupun grup KPM.***
Editor : Eli Kustiyawati