RADAR BOGOR – Pemerintah melalui penyalur utama (Kartu Keluarga Sejahtera/KKS, PT Pos Indonesia, dan Bulog) memastikan bahwa program bantuan sosial (bansos) akan kembali digulirkan secara masif mulai awal Desember 2025.
Langkah ini diambil untuk mengejar target penyaluran bansos tahun anggaran 2025 agar tuntas terbayarkan sepenuhnya hingga akhir Desember.
Dilansir dari YouTube Diary Bansos, pencairan yang dilakukan pada Desember ini sebagian besar merupakan pencairan susulan yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bantuannya belum sempat tersalurkan pada periode sebelumnya, terutama bulan November.
Total ada 9 jenis bantuan sosial yang siap dicairkan atau dilanjutkan penyalurannya di bulan terakhir tahun 2025 ini.
Penyaluran ini mencakup berbagai program, mulai dari bantuan tunai hingga bantuan pangan, dengan fokus pada penyelesaian administrasi dan pembayaran susulan:
1. BLT Sembako/Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rp900.000
Bantuan ini bersifat sementara dan disalurkan sekali pada tahun 2025. Penyaluran dilakukan melalui kartu KKS bagi mayoritas KPM lama dan melalui PT Pos Indonesia bagi KPM baru dari Kementerian Sosial.
Penting dicatat, bagi KPM yang belum sempat mengambil bantuan ini di titik komunitas atau kantor pos, penyaluran akan tetap dilanjutkan di bulan Desember.
2. Bantuan Pangan (beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter)
Bantuan ini diperuntukkan bagi 18,27 juta KPM yang tergolong penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Bagi daerah yang jadwal penyaluran bantuan pangannya belum tiba hingga akhir November, penyaluran akan tetap dilaksanakan dan dikebut di bulan Desember.
Baca Juga: 7 Bansos Besar Terancam Hangus, KPM PKH, BPNT, dan BLT Kesra Wajib Cek Saldo Sekarang!
3. Penebalan BPNT periode Juni–Juli Rp400.000
Bantuan ini bersifat khusus. Penebalan dana sebesar Rp400.000 ini ditargetkan bagi KPM yang merupakan hasil peralihan penyaluran dari PT Pos ke KKS baru, namun saldo BPNT untuk periode Juni–Juli hingga kini masih belum masuk ke kartu KKS tersebut.
4. Bantuan PKH Tahap Kedua (susulan)
5. Bantuan PKH Tahap Ketiga (susulan)
6. BPNT Tahap Kedua (susulan)
7. BPNT Tahap Ketiga Tahun 2025 (susulan)
Penting dipahami, pencairan keempat bantuan ini (PKH dan BPNT tahap 2 dan 3) sepenuhnya tergantung pada Surat Keputusan (SK) penetapan dari Kementerian Sosial.
Artinya, ada KPM yang mungkin hanya menerima tahap kedua, tahap ketiga, atau kedua tahap sekaligus, sesuai dengan ketentuan SK mereka.
8. Bantuan PKH Tahap Keempat (pencairan susulan)
9. Bantuan BPNT Tahap Keempat (pencairan susulan)
Kedua bantuan tahap keempat ini diperuntukkan bagi KPM yang statusnya di sistem SiKS-NG saat ini sudah menunjukkan status Surat Perintah Membayar (SPM), yang menandakan bahwa proses pencairan dana sudah di ambang batas eksekusi ke rekening penerima.***
Editor : Eli Kustiyawati