RADAR BOGOR - Isu baru kembali menghebohkan jagat penerima bantuan sosial (bansos) BLT Kesra dan KPM PKH BPNT.
Sebuah postingan yang beredar luas di media sosial menyebutkan bahwa penerima BLT Kesra Rp900 ribu via PT Pos Indonesia pada tahun ini akan otomatis menjadi KPM bansos reguler PKH dan BPNT mulai 2026.
Klaim penerima BLT Kesra jadi KPM bansos PKH BPNT tersebut sontak membuat banyak warga berharap sekaligus bertanya-tanya: Benarkah bantuan sementara ini akan berubah menjadi bantuan reguler yang cair setiap tahap?
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial dijelaskan bahwa tidak ada satu pun pengumuman resmi dari Kementerian Sosial yang menyatakan bahwa penerima BLT Kesra otomatis menjadi penerima PKH atau BPNT.
Tidak ada surat edaran, tidak ada rilis resmi, tidak ada pengumuman tertulis yang menetapkan hal tersebut.
Namun, publik justru terjebak oleh postingan-postingan yang menggiring persepsi seolah-olah peningkatan status tersebut sudah pasti terjadi.
Meski begitu, pembahasan menjadi menarik ketika narasumber menjelaskan pola yang biasa terjadi dalam penyaluran bantuan sosial.
PKH memiliki kuota 10 juta KPM, sementara BPNT memiliki 18,3 juta KPM.
Setiap tahap, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai kuota tersebut.
Namun, dalam penyaluran tahap 4 tahun ini, terjadi fenomena besar graduasi massal ribuan KPM, terutama bagi penerima PKH dan BPNT yang masa kepesertaannya sudah melewati 5 tahun.
Di sinilah muncul kemungkinan baru. Ketika ada kuota kosong akibat graduasi, masyarakat dari desil bawah yang berada di daftar tunggu dapat mengisi posisi tersebut, termasuk berpotensi berasal dari penerima BLT Kesra, tetapi tidak otomatis.
Baca Juga: Hakordia, Bupati Bogor Rudy Susmanto Deklarasi Komitmen Perangi Korupsi di Bumi Tegar Beriman
Hal tersebut bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Semuanya tergantung dua hal:
• Ketersediaan kuota PKH/BPNT, dan
• Kelayakan penerima BLT Kesra berdasarkan survei ulang.
Penjelasan tersebut juga menepis anggapan bahwa penerima BLT Kesra dipilih secara asal.
Faktanya, mereka telah melalui verifikasi manual selama hampir tiga minggu oleh pendamping PKH dan operator desa/kelurahan sebelum dinyatakan layak menerima BLT Kesra via PT Pos.
Namun, muncul isu lain bahwa banyak komentar warga yang mengaku bahwa penerima BLT Kesra di wilayahnya justru orang-orang yang sudah cukup mampu.
Narasumber menyebut dua kemungkinan: komentar itu bisa benar, namun bisa juga timbul karena kecemburuan sosial, fenomena yang kerap muncul dalam penyaluran bansos.
Untuk tahun 2026, kemungkinan sebagian penerima BLT Kesra menjadi penerima PKH/BPNT memang terbuka.
Apalagi jumlah penerima BLT Kesra non-reguler mencapai 17 juta lebih, sementara yang digraduasi dari PKH/BPNT hanya sekitar 10% dari total penerima.
Artinya, hanya sebagian kecil saja yang mungkin bisa mengisi slot kosong tersebut.
Namun, satu hal penting yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada jaminan 100%. Jangan sampai terlalu berharap.
Semua penerima BLT Kesra akan melalui sinkronisasi data NIK dan survei ulang.
Jika ditemukan kepemilikan aset atau penghasilan yang cukup, mereka tidak akan masuk sebagai penerima PKH maupun BPNT.
Dengan sistem yang semakin ketat dan terintegrasi, bantuan hanya akan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak.
Di tengah maraknya informasi liar, masyarakat diminta tetap waspada, tidak mudah percaya, dan tetap mengikuti update resmi dari Kemensos.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga