RADAR BOGOR – Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kembali dikejutkan dengan masuknya saldo bantuan sosial (bansos) secara masif ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Per 2 Desember 2025, terpantau hingga tiga jenis bantuan utama sekaligus dicairkan, termasuk BLT Kesra senilai Rp900.000.
Pergerakan saldo ini didominasi oleh KPM yang baru menerima kartu KKS (peralihan dari penyaluran PT Pos Indonesia).
Pencairan ini merupakan bagian dari alokasi bansos Tahap IV dan periode akhir tahun 2025.
Empat Saldo Masuk dalam Sehari
Mengutip dari kanal YouTube Diary Bansos, pemegang KKS dari Bank Mandiri menjadi yang paling beruntung. KPM terpantau menerima empat jenis saldo dalam satu waktu, meliputi:
• Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II dan Tahap III.
• Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Tahap II dan Tahap III.
• Penebalan BPNT senilai Rp400.000.
• BLT Kesra (Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan) senilai Rp900.000.
Selain Mandiri, KKS Bank BRI juga sudah terpantau mencairkan BLT Kesra. Sementara itu, KKS Bank BNI mulai mencairkan bantuan PKH Tahap II dan III secara bertahap bagi KPM peralihan.
Bagi KPM yang KKS-nya terbit sekitar September–Oktober, pencairan bansos diprediksi akan segera merata dalam waktu dekat.
Gunakan layanan mobile banking (seperti BRImo, Livin’ Mandiri, BNI Mobile) untuk cek saldo tanpa perlu bolak-balik ke ATM atau agen.
BLT Kesra Rp900.000, Hanya Sekali Cair
BLT Kesra bersifat sementara dan hanya cair satu kali di tahun ini, tidak dicairkan secara rutin seperti PKH atau BPNT.
Sesuai namanya (Bantuan Langsung Tunai Sementara), bantuan senilai Rp900.000 ini dialokasikan untuk tiga bulan (Oktober, November, Desember) dan dicairkan satu kali pada 2025.
Hingga saat ini, belum ada wacana atau kepastian dari pemerintah untuk melanjutkan program ini di tahun-tahun berikutnya. KPM diimbau menggunakan dana ini dengan bijak.
Bansos Bukan RT/RW yang Menentukan Penerima!
Dalam kesempatan pencairan ini, kembali diklarifikasi salah satu kesalahpahaman terbesar di masyarakat mengenai penetapan penerima bansos (PKH, BPNT, BLT Kesra).
Banyak masyarakat awam yang masih mengira bahwa penentu KPM adalah perangkat desa, seperti RT atau RW. Anggapan ini keliru.
Berikut alur penentuan penerima bansos yang sebenarnya:
• Bukan kewenangan RT/RW: Ketua RT atau RW tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang layak menerima bantuan atau tidak.
Tugas mereka hanya sebatas memberikan rekomendasi, memperbaiki data kependudukan warga, atau melaporkan kondisi sosial.
• Sumber data utama: Penetapan penerima mengacu pada data kemiskinan dan sosial-ekonomi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei dan sensus (seperti Regsosek, Sensus Penduduk, Susenas).
• Basis data final: Data dari BPS kemudian digabungkan dengan data kependudukan dari Dukcapil (NIK, KK, alamat), data dari Kementerian Sosial (DTKS), serta hasil validasi lapangan.
• Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN): Seluruh data yang sudah terpadu inilah yang menjadi basis utama penentuan calon penerima bantuan.
Oleh karena itu, jika bantuan terhenti, penyebabnya adalah data sudah dianggap tidak memenuhi kriteria oleh sistem pusat (baik secara administrasi data kependudukan maupun syarat kesejahteraan), bukan karena dicoret oleh pendamping sosial atau RT/RW.***
Editor : Eli Kustiyawati