RADAR BOGOR – Pencairan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 4 untuk alokasi Oktober hingga Desember 2025 telah mencapai sekitar delapan puluh persen secara nasional.
Dilansir dari kanal Info Bansos, banyak penerima dari BNI dan BRI melaporkan bahwa saldo sudah masuk sejak akhir November, sementara sebagian besar pemilik KKS Mandiri masih menunggu karena proses penyaluran di bank tersebut berjalan lebih lambat.
Pemerintah menargetkan seluruh penyaluran selesai paling lambat tanggal 15 Desember sehingga penerima diminta tetap memantau perkembangan hingga waktu tersebut.
1. Penyaluran BPNT Tahap 4
Proses pencairan di BNI dan BRI berjalan lebih cepat, bahkan peningkatan pencairan di BRI disebut kembali marak di sejumlah daerah.
Sebaliknya, KKS Mandiri masih mendominasi laporan “belum cair”, meski beberapa wilayah di Jawa dan Sulawesi mulai menerima dana sejak 2 Desember.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh bantuan akan tersalurkan sepenuhnya sebelum pertengahan Desember.
2. Penyebab Keterlambatan di Bank Mandiri
Keterlambatan KKS Mandiri disebabkan oleh empat faktor utama. Pertama, migrasi data nasional membuat sinkronisasi rekening lama belum sepenuhnya tuntas.
Kedua, penyaluran dilakukan secara bertahap dan Mandiri sering berada di batch akhir.
Ketiga, penerbitan Surat Perintah Membayar di sejumlah wilayah belum selesai sehingga menghambat proses transfer.
Keempat, meski mayoritas belum cair, proses mulai bergerak di beberapa daerah sejak awal Desember, yang menandakan bahwa penyaluran sedang berlangsung bertahap.
3. Instruksi Penting bagi Penerima yang Belum Cair
Penerima yang saldonya belum masuk diminta memeriksa status desil agar tetap berada dalam prioritas 1 hingga 4.
Data kependudukan juga perlu dipastikan akurat dan kartu KKS dalam kondisi baik. Pemerintah meminta penerima menunggu hingga 15 Desember karena seluruh transfer sedang berjalan.
Jika setelah tanggal tersebut dana belum masuk, barulah penerima disarankan menghubungi pendamping sosial.
4. Prediksi Kelanjutan BLT Tahun 2026
Belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan BLT kesejahteraan pada tahun 2026, namun peluang tetap terbuka karena pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial lebih dari lima ratus triliun rupiah.
Meski demikian, ruang fiskal harus dibagi dengan program prioritas lain seperti PKH, BPNT, dan berbagai jaminan sosial adaptif sehingga keputusan final masih menunggu pembahasan pemerintah.***
Editor : Eli Kustiyawati