RADAR BOGOR – Periode awal Desember 2025 menjadi momen penting yang menentukan nasib bantuan sosial (bansos) bagi KPM se-Indonesia. Pemerintah menetapkan batas waktu penting, yakni 10 Desember 2025, sebagai deadline bagi KPM untuk bertindak cepat.
Batas waktu ini bukan hanya terkait percepatan pencairan dana reguler PKH dan BPNT, tetapi juga menjadi kesempatan terakhir bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai penerima baru atau memperbaiki data kepesertaan.
Melansir dari kanal YouTube Klik Bansos, diungkap adanya satu golongan KPM istimewa yang dipastikan menerima empat jenis bantuan sekaligus dalam waktu dekat.
Batas Akhir 10 Desember untuk Perbaikan Data
Tanggal 1 hingga 10 Desember 2025 disebut sebagai kesempatan emas bagi dua kategori masyarakat terkait data DTKS:
1. Calon Penerima Baru
Bagi yang belum pernah menerima bansos, segera ajukan diri. Data yang masuk hingga 10 Desember akan diproses dan divalidasi pada bulan berikutnya.
Pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau langsung melalui operator desa/kelurahan di wilayah masing-masing.
2. KPM yang Ter-Exclude
Bagi yang merasa masih layak tetapi masuk dalam kategori desil 6 sampai desil 10 (desil atas yang tidak layak), segera ajukan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos.
Langkah ini bertujuan untuk mengajukan ground checking atau survei ulang di lapangan.
Kegagalan memperbarui data dapat mengakibatkan tetap ter-exclude dan tidak akan mendapatkan bantuan pada periode berikutnya.
KPM Peralihan KKS Merah Putih Panen Empat Bansos Sekaligus!
Di tengah kehebohan perbaikan data, kabar gembira datang bagi KPM yang baru saja mengalami peralihan penyaluran dari PT Pos Indonesia ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.
Pasalnya, golongan KPM ini dipastikan akan mendapatkan pencairan empat bantuan sekaligus di KKS mereka, karena adanya penumpukan bansos yang belum cair pada periode sebelumnya.
Empat bantuan yang dicairkan serentak meliputi:
1. Bantuan PKH
2. Bantuan BPNT
3. Bantuan Penebalan Rp400.000
4. Bantuan BLT Kesra Rp900.000
Pencairan besar-besaran ini terjadi karena status SI (Standing Instruction) untuk bantuan reguler dan tambahan sudah banyak yang terbit, mengindikasikan bahwa dana sedang dalam proses transfer ke rekening KPM.
Ancaman Hangus dan Status BLT Kesra 2026
Selain pencairan melalui KKS, KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia juga diimbau untuk segera mencairkan dana.
Bantuan yang disalurkan via PT Pos, seperti BLT Kesra Rp900.000 (khusus yang bukan penerima bansos sebelumnya), bansos beras 20 kg, dan minyak goreng 4 liter, memiliki batas waktu pengambilan.
Peringatan keras! Jika surat undangan sudah diterima dan bantuan tidak diambil dalam waktu yang ditentukan, dana tersebut berisiko hangus, dialihkan ke penerima lain, atau dikembalikan ke kas negara.
Terkait BLT Kesra Rp900.000, meskipun banyak KPM berharap bantuan ini diperpanjang hingga 2026, program tersebut dikonfirmasi bersifat temporer atau responsif, bukan bantuan reguler tahunan.
Kelanjutan program pada 2026 sangat bergantung pada kebijakan dan kondisi ekonomi pemerintah ke depan.
KPM diimbau untuk terus memantau saldo KKS secara berkala dan segera bertindak sebelum tenggat waktu 10 Desember 2025.***
Editor : Eli Kustiyawati