RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) dan DPR RI Komisi VIII telah merampungkan rapat strategis yang membahas tantangan kritis dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) PKH BPNT dan lainnya.
Hasil rapat ini mengisyaratkan adanya perombakan besar-besaran KPM bansos PKH BPNT di tahun depan. Tidak hanya pada data penerima, tetapi juga pada filosofi program bansos ke depan.
Salah satu isu paling menyorot yang disampaikan oleh Kemensos melansir dari channel YouTube Klik Bansos, adalah fenomena demotivasi dan rendahnya tingkat graduasi (kemandirian) di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH BPNT.
Menteri Sosial secara terbuka menyampaikan bahwa salah satu tantangan strategis Kemensos adalah isu ketergantungan penerima Bansos.
Fenomena ini ditandai dengan rendahnya angka KPM yang berhasil terentaskan dari kerentanan ekonomi dan munculnya demotivasi di kalangan KPM yang justru menikmati bantuan sosial, sehingga enggan beranjak mandiri.
Isu ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan merancang kebijakan yang lebih tegas dan terukur untuk mendorong KPM, khususnya penerima PKH dan BPNT, segera mandiri dan keluar dari daftar penerima.
DTKS Diganti Data Tunggal Terpadu
Untuk memastikan Bansos tepat sasaran, Kemensos mengumumkan adanya mandat langsung dari Presiden untuk melakukan perombakan total pada sistem data.
Dalam waktu dekat, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi acuan akan distandarisasi dan digantikan dengan Satu Data Tunggal Terpadu.
Data baru ini akan dipegang oleh BPS dan Bappenas sebagai penanggung jawab utama, dan hasilnya akan menjadi referensi tunggal bagi seluruh kementerian dan lembaga.
Perombakan data ini bertujuan mengatasi dinamika validasi yang tinggi di lapangan dan menjamin seluruh intervensi sosial mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pangan berdasarkan data yang jauh lebih valid dan terstandardisasi.
Target Kemiskinan Ekstrem 0 persen dalam 2 Tahun
Di tengah isu perombakan data, pemerintah memasang target ambisius terkait pengentasan kemiskinan:
- Kemiskinan Ekstrem: Dalam waktu dua tahun ke depan, Kemiskinan Ekstrem (saat ini 0,83 persen atau 2,3 juta jiwa) diupayakan mencapai 0 persen.
- Kemiskinan Umum: Dalam waktu lima tahun, angka kemiskinan umum (saat ini 9,03 persen atau 25,22 juta jiwa) diupayakan turun hingga di bawah 6 persen.
Target ini menunjukkan bahwa Kemensos akan mempercepat program pemberdayaan dan graduasi KPM setelah mendapatkan Data Tunggal Terpadu yang akurat.
Kelas Menengah Turun Kelas
Rapat tersebut juga menyoroti tantangan sosial baru yang memerlukan adaptasi program perlindungan sosial, yaitu:
1. Fenomena kelas menengah yang turun kelas akibat guncangan ekonomi.
2. Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (lansia) yang membutuhkan perlindungan sosial berkelanjutan.
Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi program jangkar Kemensos, menargetkan 10 juta KK.
Program ini menyalurkan bantuan per 3 bulan untuk berbagai komponen, mulai dari ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah (SD Rp225.000, SMA Rp500.000), disabilitas, hingga lansia.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga