RADAR BOGOR - Kabar terbaru dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah tentang peta jalan bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2026 telah dirilis, khusus nasib bantuan tambahan BLT Kesra untuk KPM maupun sejumlah masyarakat.
Melansir kanal YouTube Info Bansos, dua bansos bakal diberhentikan di awal tahun ke KPM, salah satunya BLT Kesra.
Lalu, bansos apa lagi selain BLT Kesra yang terancam diberhentikan pemerintah dan tidak bakal dirasakan KPM? Berikut informasinya.
Pemerintah mengambil langkah tegas untuk efisiensi dan menghindari tumpang tindih program. Terdapat dua jenis bantuan yang tidak diperpanjang atau dihentikan di tahun 2026:
1. BLT Kesra Rp900.000:
Bantuan ini sinyal kuat dihentikan karena pemerintah kini memfokuskan anggaran pada program struktural yang lebih berkelanjutan.
Pencairan terakhir bagi penerima adalah untuk rapelan tahun 2025, yang dijadwalkan cair pada akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026. Setelah itu, program ini resmi disetop.
2. Bantuan Pangan Berupa Barang Tambahan:
Program bansos yang berupa barang, seperti paket sembako tambahan (contohnya beras 20 kg plus minyak 4 liter), akan dihilangkan.
Bantuan jenis ini akan diganti dan diintegrasikan sepenuhnya ke dalam program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang dinilai lebih tepat sasaran.
6 Program Bansos Utama Dipastikan Lanjut
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Kunjungi Aceh Tamiang, Siap Bangun 50 Rumah untuk Warga Terdampak
Meskipun dua program dihentikan, pemerintah memastikan enam program utama yang menargetkan 100 juta keluarga rentan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan tetap berjalan. Fokus bantuan tetap pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Berikut adalah enam program bansos utama yang akan dilanjutkan pada tahun 2026:
1. Program Keluarga Harapan (PKH):
Bantuan bersyarat antara Rp225.000 sampai Rp1 juta per tahap, dicairkan empat kali setahun, menargetkan 10 juta KPM. Bantuan ini diberikan untuk keluarga dengan komponen ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau disabilitas.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):
Berupa saldo antara Rp200.000 hingga Rp600.000 yang dicairkan via Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli kebutuhan pokok. Program ini menargetkan 18 juta KPM.
3. Program Indonesia Pintar (PIP):
Bantuan pendidikan antara Rp450.000 hingga Rp1 juta per siswa (SD-SMA), termasuk program KIP Kuliah untuk mahasiswa miskin. Targetnya adalah 20 juta siswa.
4. Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI-JKN):
Berupa iuran BPJS Kesehatan gratis senilai Rp42.000 per orang per bulan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Targetnya adalah 90 juta peserta.
5. Program Atensi dan Rehabilitasi Sosial:
Berupa layanan dan bantuan variabel (alat bantu, pelatihan, makanan bergizi) untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, dan kelompok pemerlu care lainnya. Program ini menargetkan 1 juta penerima.
6. Bansos Beras 10 kg:
Merupakan distribusi 10 kg beras per bulan per KPM. Bantuan ini akan disalurkan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi jika APBN mendukung atau saat terjadi situasi kerawanan pangan.
Transformasi Digital Besar-besaran Bansos 2026
Pemerintah juga bersiap meluncurkan Digitalisasi Bansos 2026 yang bertujuan mengurangi manipulasi data dan meningkatkan akurasi. Uji coba telah sukses di Banyuwangi, dan direncanakan full roll out di 32 daerah pilot mulai Februari 2026.
Fitur-fitur utama dari transformasi ini meliputi:
- Aplikasi Parlinsos Digital:
Memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran mandiri bansos via HP.
- DTKN (Data Terpadu Kesejahteraan Nasional):
Digunakan sebagai basis data tunggal yang berasal dari BPS.
- AI Verifikasi Otomatis:
Sistem kecerdasan buatan (AI) untuk verifikasi desil ekonomi penerima secara otomatis.
Inovasi ini diklaim mampu menghemat anggaran negara hingga Rp10 triliun per tahun.
Cek Status PKH dan BPNT Termin Terakhir 2025
Bagi Anda yang masih menunggu pencairan, Kemensos tengah mempercepat penyaluran PKH termin 7 tahap 4 susulan dan BPNT tahap keempat.
Hingga 6 Desember 2025, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) PKH telah mencapai 9,4 juta KPM atau sekitar 94 persen dari target 10 juta KPM. Pencairan fisik ke rekening KKS secara nasional telah mencapai 80-90 persen.
Peringatan Penting, nama yang tidak masuk dalam data bayar termin 7 terakhir ini berarti gagal menerima bantuan di tahun 2025 dan berisiko besar terhapus dari daftar penerima bansos 2026 jika tidak diverifikasi ulang.
Segera cek status kepesertaan melalui situs resmi cekbansos.go.id untuk memastikan nama Anda terdaftar dalam program yang dilanjutkan di tahun 2026.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga