RADAR BOGOR - Dalam transisi menuju 2026, pemerintah menegaskan bahwa 6 program bansos utama PKH BPNT akan tetap dilanjutkan, sementara 2 bantuan yang selama ini populer dihentikan karena orientasi anggaran diarahkan pada program yang lebih bersifat struktural.
Pada akhir tahun 2025, penyaluran beberapa bansos, termasuk PKH BPNT juga sedang dipercepat untuk memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya sebelum tutup tahun.
Berikut informasi lengkapnya mengenai penyaluran lanjutan bansos PKH BPNT dan bantuan yang dihentikan, melansir kanal Info Bansos.
1. Enam Program Bansos yang Dipastikan Lanjut pada 2026
Pemerintah memutuskan bahwa enam program utama tetap berjalan sepanjang 2026 dengan alokasi anggaran meningkat hingga 8,6 persen menjadi Rp508,2 triliun.
Seluruh program ini diarahkan untuk membantu sekitar 100 juta keluarga rentan agar tetap terlindungi dari tekanan ekonomi.
Program Keluarga Harapan (PKH) dipastikan tetap menjadi tulang punggung perlindungan sosial bersyarat, dengan target sepuluh juta KPM yang akan menerima bantuan antara Rp225.000 hingga Rp1.000.000 per tahap, empat kali dalam satu tahun.
Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga tetap berlanjut dengan target delapan belas juta penerima.
Setiap keluarga menerima saldo bantuan pangan mulai Rp200.000 hingga Rp600.000 melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Program Indonesia Pintar (PIP) menargetkan dua puluh juta siswa serta mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan bantuan Rp450.000 hingga Rp1.000.000 yang cair pada awal tahun ajaran baru, sementara pendaftaran sudah dibuka menjelang akhir tahun.
Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI-JKN) juga tidak berubah, dengan target sembilan puluh juta peserta yang iurannya sebesar Rp42.000 per bulan ditanggung penuh pemerintah.
Program Atensi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditujukan kepada satu juta penerima yang mendapatkan bantuan beragam, mulai dari alat bantu, pelatihan keterampilan, hingga dukungan pangan bergizi.
Selain itu, bansos beras 10 kilogram tetap tersedia sebagai bantuan stimulus ketika terjadi kerawanan pangan atau situasi khusus tertentu, dengan penyaluran dilakukan oleh Bulog.
2. Transformasi Digital Bansos 2026
Tahun 2026 akan menjadi fase penting bagi digitalisasi penyaluran bantuan. Pemerintah melalui koordinasi tingkat pusat memperkenalkan sistem terpadu bernama Perlinsos Digital yang menggabungkan seluruh penerimaan bantuan dalam satu platform resmi.
Sistem ini menggunakan basis data tunggal DTSEN dari BPS yang divalidasi dengan teknologi kecerdasan buatan agar selisih data, penggandaan penerima, serta kesalahan kategorisasi dapat diminimalkan.
Uji coba yang telah dilakukan di Banyuwangi menunjukkan tingkat akurasi hingga sembilan puluh persen, sehingga pemerintah memperluas implementasinya ke tiga puluh dua daerah pilot seperti Surabaya, Malang, dan Mojokerto mulai Februari 2026.
Platform ini juga memungkinkan pendaftaran mandiri melalui ponsel, di mana verifikasi desil ekonomi dilakukan secara otomatis tanpa perlu menunggu proses manual panjang.
Selain itu, pemerintah memprediksi sistem digital ini mampu menghemat anggaran hingga Rp10 triliun per tahun karena mengurangi kebocoran dan meminimalkan ketidaktepatan sasaran.
3. Dua Jenis Bansos yang Dihentikan pada 2026
Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa program yang selama ini dianggap favorit tidak lagi dilanjutkan.
Bantuan Langsung Tunai Kesra sebesar Rp900.000 diperkirakan berhenti sepenuhnya pada 2026 karena pemerintah mengalihkan fokus ke bantuan jangka panjang yang dianggap lebih efektif menekan kemiskinan.
Penyaluran BLT Kesra hanya tersisa rapel terakhir tahun 2025 yang dijadwalkan cair pada akhir Desember.
Selain itu, bantuan pangan dalam bentuk barang seperti paket sembako tambahan yang biasanya berisi beras 20 kilogram beserta minyak 4 liter juga dihentikan.
Pemerintah menggantinya dengan skema BPNT yang dianggap lebih fleksibel dan mampu menjangkau kebutuhan penerima secara langsung.
4. Progres Penyaluran Bansos Akhir Tahun 2025 (Per 6 Desember 2025)
Menjelang pergantian tahun, penyaluran bantuan masih berlangsung intensif agar seluruh anggaran tersalurkan sebelum 31 Desember 2025.
Penyaluran PKH termin tujuh yang merupakan tahap empat susulan bersama BPNT tahap empat telah memasuki percepatan di seluruh bank Himbara dan PT Pos.
Berdasarkan data terbaru, SP2D untuk penyaluran bantuan sudah mencapai 94 persen atau sekitar 9,4 juta KPM.
Wilayah Jawa dan Bali mencatat realisasi tertinggi dengan persentase 95 persen, sementara beberapa wilayah Sumatera dan Papua berada di kisaran 85 persen.
Pemerintah menetapkan bahwa pencairan harus selesai sebelum tutup tahun agar anggaran tidak kembali ke kas negara. Bagi penerima yang tidak tercatat dalam data bayar di termin terakhir, status kepesertaannya berisiko tidak berlanjut pada tahun berikutnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga