Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Enam Bansos Diprediksi Terus Berjalan pada 2026, tapi Dua Program Favorit Ini Akan Dihapus hingga Pencairan Tahap Akhir 2025 Digenjot

Ira Yulia Erfina • Minggu, 7 Desember 2025 | 10:13 WIB
Ilustrasi: Penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada para penerima manfaat atau KPM.
Ilustrasi: Penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada para penerima manfaat atau KPM.

RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) tengah memasuki fase penting untuk anggaran tahun 2026 nanti. 

Dengan peningkatan anggaran menjadi Rp508,2 triliun, pemerintah terus mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pangan akan diperkuat melalui skema baru dan mekanisme verifikasi yang lebih ketat, berikut ulasannya dilansir dari kanal Info Bansos.

Terdapat enam program bansos yang pipastikan tetap berjalan pada 2026:

  1. Program Keluarga Harapan kembali mengusung target 10 juta keluarga melalui skema bantuan bersyarat senilai Rp225.000 hingga Rp1.000.000 setiap tahap dengan penyaluran empat kali setahun.

  2. Program Bantuan Pangan Non Tunai juga tetap berjalan dengan target 18 juta keluarga menggunakan saldo elektronik sebesar Rp200.000 hingga Rp600.000 untuk membeli kebutuhan pokok.

  3. Program Indonesia Pintar melanjutkan dukungan pendidikan bagi 20 juta siswa dari SD hingga SMA serta mahasiswa KIP Kuliah melalui bantuan tunai yang cair mengikuti kalender pendidikan.

  4. Peserta PBI-JKN yang mencapai 90 juta jiwa tetap memperoleh pembiayaan iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah penuh setiap bulan.

  5. Program rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan menargetkan satu juta penerima bantuan berupa alat bantu, makanan bergizi, hingga pendampingan khusus.

  6. Skema bansos beras 10 kilogram diberikan secara kondisional sebagai stimulus dalam situasi rawan pangan melalui distribusi langsung oleh Bulog. 

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Akan Kaji Ulang Izin Kawasan Perumahan Imbas Banjir di Kabupaten Bandung

Transformasi Digitalisasi Bansos pada 2026

Agenda pada tahun 2026 di antaranya penerapan penuh digitalisasi bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos Digital dan basis data tunggal DTSEN dari BPS yang diperkuat oleh kecerdasan buatan atau AI. 

Sistem ini disiapkan untuk menghilangkan tumpang tindih data, mengurangi kesalahan klasifikasi desil ekonomi, serta memastikan tidak ada manipulasi atau penyalahgunaan yang mengganggu rantai penyaluran bantuan. 

Uji coba di Banyuwangi yang mencapai tingkat akurasi 90 persen menjadi dasar perluasan implementasi ke 32 daerah pilot pada Februari 2026, termasuk Surabaya, Malang, dan Mojokerto, yang akan menjadi tolok ukur sebelum diterapkan secara nasional. 

Pendaftaran mandiri menggunakan ponsel, pengecekan status realtime, dan verifikasi otomatis menjadi fitur inti yang diharapkan mampu menghemat anggaran hingga Rp10 triliun per tahun. 

Dua Program Bansos yang Dihentikan pada 2026

Meski sebagian besar bansos tetap berlanjut, pemerintah menetapkan langkah efisiensi dengan menghentikan dua program yang dianggap tidak lagi relevan terhadap arah kebijakan jangka panjang. 

Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat atau BLTS Kesra bernilai Rp900.000 diperkirakan tidak akan dilanjutkan mulai Januari 2026 karena pemerintah ingin memusatkan anggaran pada program struktural yang memberikan dampak lebih luas. 

Pencairan terakhir BLT Kesra akan diberikan dalam bentuk rapel pada akhir Desember 2025. 

Selain itu, bantuan pangan berupa paket fisik seperti beras 20 kilogram dan minyak goreng resmi dihentikan dan digantikan sepenuhnya oleh skema BPNT agar keluarga penerima bantuan memiliki fleksibilitas memilih kebutuhan pokok sesuai kondisi masing-masing. 

Progres Penyaluran Bansos Akhir Tahun 2025 yang Dikebut Pemerintah

Menjelang tutup anggaran, pemerintah mempercepat realisasi penyaluran PKH termin tujuh dan BPNT tahap empat melalui layanan bank Himbara dan PT Pos agar seluruh dana tersalurkan maksimal sebelum 31 Desember. 

Progres SP2D yang sudah mencapai 94 persen menunjukkan bahwa sebagian besar daerah telah menyelesaikan proses pencairan dengan cepat, yang mana Jawa dan Bali sudah berada pada level 95 persen karena dukungan infrastruktur yang memadai. 

Sebaliknya, wilayah Sumatera dan Papua masih berada di kisaran 85 persen akibat hambatan geografis dan penyesuaian teknis dalam distribusi. 

Pemerintah mengingatkan bahwa rumah tangga yang tidak masuk daftar bayar pada termin terakhir ini berpotensi tidak melanjutkan kepesertaan di tahun berikutnya karena sistem baru akan menyeleksi ulang data penerima berdasarkan desil ekonomi terbaru yang terverifikasi. 

Editor : Eka Rahmawati
#2026 #bansos