RADAR BOGOR - Melalui integrasi data yang kuat, setiap keluarga miskin yang terdaftar KPM kini berpotensi mengakses hingga lima jenis program bansos hanya dengan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.
Total manfaat gabungan bansos yang bisa diraih sebuah KPM rentan dengan satu NIK KTP, berpotensi menyentuh angka puluhan juta rupiah per tahun.
Mengutip dari Channel Info Bansos, kunci utama dari akses multi bansos ini terletak pada keberadaan NIK KPM yang terdaftar akurat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKSN).
DTKSN, yang dikelola oleh BPS, berfungsi sebagai gerbang tunggal untuk memverifikasi kelayakan KPM di berbagai program.
Dengan terdaftar di DTKSN menggunakan satu nomor induk kependudukan dari KTP, penerima bantuan bisa mendapatkan hingga lima jenis bantuan sosial dari pemerintah.
Lima Program Kunci yang Terintegrasi Melalui NIK
Bagi KPM yang masuk dalam desil rendah (Desil 1 sampai 4) dan memiliki komponen keluarga tertentu (seperti anak sekolah, ibu hamil, lansia, atau disabilitas), NIK mereka secara otomatis akan menjadi kunci untuk membuka lima pintu bantuan utama:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Bansos unggulan yang nilainya bervariasi per komponen, mulai dari Rp900.000 hingga Rp3 Juta per tahun per komponen, bertujuan untuk mendukung kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Mendukung ketahanan pangan dengan alokasi Rp200.000 per bulan (atau Rp2,4 Juta per tahun), yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan sayur.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
Bantuan pendidikan krusial bagi siswa dari SD hingga SMA/SMK, dengan nilai maksimal hingga Rp1,8 Juta per tahun untuk jenjang SMA/SMK. Bantuan ini bisa diterima bersamaan dengan PKH jika ada anak sekolah dalam keluarga, memberikan berkah ganda untuk masa depan pendidikan anak.
4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Bansos kesehatan yang sering terlewatkan. Pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per orang per bulan, memastikan KPM memiliki akses pengobatan gratis, termasuk rawat inap dan obat-obatan.
5. Bansos Pangan Tambahan
Termasuk program penebalan pangan seperti bantuan beras 10 kg per bulan dan minyak goreng, ditujukan untuk stabilisasi harga dan mengatasi masalah stunting.
Perhatikan Akurasi Data
Meskipun potensi manfaatnya besar, akurasi data di DTKSN adalah faktor penentu. Jika data tidak akurat, bantuan bisa terhenti. KPM juga perlu mencatat adanya aturan baru seperti batas waktu maksimal 5 tahun penerimaan PKH bagi komponen pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya pemerintah mendorong kemandirian.
KPM di seluruh Indonesia didorong untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pendamping sosial guna memastikan NIK KTP mereka terdaftar dengan benar dan up-to-date di DTKSN, sehingga siap menyambut potensi multi-bantuan di tahun 2026.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga