RADAR BOGOR — Warga Bogor yang tergolong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kembali dihadapkan pada pertanyaan mengenai kepastian pencairan dana bansos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), terutama bagi mereka yang masih menggunakan kartu lama.
Seiring adanya pembaruan dan penyaluran bantuan di sejumlah wilayah, tidak sedikit warga yang merasa bingung apakah kartu lama mereka masih bisa digunakan atau perlu diganti terlebih dahulu.
Pemerintah pun mengingatkan agar masyarakat memahami informasi ini dengan tepat agar tidak terjadi salah paham.
Di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, masih banyak KPM yang memegang KKS yang dikeluarkan beberapa tahun lalu.
Kabar baiknya, kartu lama tersebut sebenarnya masih bisa digunakan untuk pencairan bantuan selama status data penerima tetap aktif dan kartu tidak mengalami pemblokiran.
Hal ini membuat warga tidak perlu panik atau memaksakan diri mengurus pembaruan kartu jika memang tidak ada kendala teknis yang berarti.
KKS lama hanya mengalami masalah apabila masa berlakunya sudah habis, chip kartu rusak, atau kartu dinonaktifkan karena data penerima tidak lagi sesuai.
Di beberapa wilayah Bogor, warga sempat mengeluhkan kartu yang tidak terbaca saat digunakan di ATM.
Jika mengalami hal seperti ini, penerima cukup melakukan penggantian fisik ke bank penyalur seperti BNI, Mandiri, atau BRI tanpa perlu mengulang proses pendaftaran sebagai penerima bantuan.
Selain itu, pemerintah menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan melalui KKS lama tetap mencakup berbagai program seperti PKH, BPNT atau Sembako, dan BLT Kesra yang sedang memasuki masa pencairan di awal dan pertengahan Desember.
Warga Bogor diminta untuk rutin memeriksa saldo melalui ATM atau agen bank karena pencairan tidak selalu dilakukan bersamaan di semua kecamatan.
Di beberapa daerah seperti Cibinong, Parung, dan Ciawi, sejumlah KPM sempat mengira bahwa bantuan tidak cair karena saldo belum muncul hingga pertengahan bulan.
Padahal, pencairan berlangsung bertahap sesuai kebijakan pusat dan kesiapan bank penyalur.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa anggapan KKS lama sudah tidak berlaku merupakan informasi yang tidak benar dan tidak perlu diyakini.
Penyebab lain keterlambatan bantuan sering kali berasal dari status data penerima yang berubah.
Hal ini bisa terjadi karena perpindahan domisili, peningkatan ekonomi keluarga, atau anak penerima manfaat yang sudah lulus sekolah.
Proses validasi dan verifikasi data dilakukan secara rutin untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Apabila merasa ada ketidaksesuaian data, warga Bogor dapat menghubungi pendamping sosial atau kantor kelurahan untuk memastikan kembali statusnya.
Selain persoalan teknis, pemerintah juga mengingatkan agar warga tidak meminjamkan atau menitipkan kartu KKS kepada pihak lain.
Praktik tersebut masih ditemukan di beberapa wilayah Bogor dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana bantuan.
Kartu KKS adalah identitas pribadi dan hanya boleh digunakan oleh pemilik yang terdaftar dalam program.
Menjelang akhir tahun, kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Oleh karena itu, pemerintah berharap agar warga menggunakan dana bansos sesuai peruntukan, terutama untuk kebutuhan pangan dan pendidikan.
Pemanfaatan dana secara tepat menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi penerimaan bantuan ke depan.
Dengan penjelasan ini, warga Bogor diharapkan tidak lagi salah memahami mekanisme pencairan melalui kartu KKS lama.
Selama kartu berfungsi dengan baik dan data penerima aktif, bantuan tetap dapat dicairkan tanpa harus menunggu penerbitan kartu baru.
Pemerintah mengajak warga untuk terus mengikuti informasi resmi dan melakukan pengecekan saldo secara berkala agar proses penyaluran bansos berjalan lancar dan tepat sasaran.***
Editor : Eli Kustiyawati