RADAR BOGOR - Pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap terakhir tahun 2025 dilakukan bertahap sejak Oktober sampai Desember dengan nominal bervariasi.
Komponen ibu hamil menerima bantuan Rp3 juta per tahun, balita Rp3 juta per tahun, anak sekolah mendapat Rp900.000 per tahun, anak SMP mendapat Rp1,4 juta per tahun, dan anak SMA menerima Rp2 juta per tahun, dan lansia Rp2,4 juta per tahun,
Penyaluran ditargetkan tuntas sebelum 15 Desember 2025 dan kini sudah masuk puncak pencairan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terbitan Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI.
Penyaluran PKH tahap keempat memang tidak sebesar seperti awal pencairan di gelombang-gelombang awal.
Pencairan kali ini merupakan pelengkap untuk menutup kuota 10 juta Keluarga Penerima Manfaat yang berarti, setelah penyaluran tahap terakhir, maka sudah tidak ada lagi pencairan PKH di tahun 2025.
Hal ini karena kuota sudah mencukupi dan dilaporkan dana PKH sudah serentak cair di banyak daerah sejak 9 sampai 10 Desember termasuk bonus beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter.
Jika KPM sudah memenuhi syarat dan sudah mengecek bantuan tapi belum masuk, maka bisa menghubungi pendamping masing-masing.
Tanyakan apakah nama KPM masuk sebagai penerima pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terakhir.
Selanjutnya informasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat senilai Rp600.000 yang disalurkan non tunai melalui KKS.
Penyalurannya kembali dilakukan di awal Desember dan tengah menuju puncak pencairan pada 15 Desember 2025.
Update terkini Bank BNI mulai ramai sejak awal November, banyak KPM yang sudah menarik saldo Rp600.000 diikuti Bank BRI yang aktif mencairkan di pedesaan.
Pada Kamis (10/12/2025) ini, Bank Mandiri mulai memasukkan dana secara bertahap ke KKS Lama KPM BPNT. Meskipun tidak serentak, tapi hal ini menjadi bukti kuat bahwa BPNT menuju puncak pencairan.
Jika saldo belum masuk, KPM bisa mengecek di ATM atau aplikasi mobile banking atau langsung ke cabang bank penyalur.
Berdasarkan update Kemensos dan berita terbaru, penyaluran sudah merata di 103 kabupaten kota secara nasional dengan lembaga utama BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Sebanyak 103 kabupaten tersebut tersebar di Provinsi Bali, Bengkulu, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi, Kalimantan, dan Lampung.
Editor : Siti Dewi Yanti