RADAR BOGOR – Fenomena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tiba-tiba kosong saldonya kembali menjadi perbincangan hangat.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bingung mengapa bantuan sosial (bansos) yang rutin mereka terima mendadak terhenti tanpa pemberitahuan.
Kementerian Sosial (Kemensos) kini tidak lagi main-main dalam menyeleksi penerima.
Melansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, Kemensos telah mengaktifkan senjata pamungkas berupa sinkronisasi data NIK melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ini membuat status kelayakan KPM terpantau sangat detail, termasuk kepemilikan aset hingga perilaku keluarga.
Jika saldo KKS mendadak nihil, besar kemungkinan KPM melanggar salah satu dari tiga garis merah berikut.
Garis Merah 1: Pelanggaran Etika dan Finansial Keluarga
Penyebab ter-exclude (dikeluarkan dari daftar penerima) yang paling mendominasi adalah faktor internal keluarga, yaitu:
• Terdeteksi Game Online Terlarang
Ini adalah kabar penting. Bansos bisa terputus total jika data NIK atau akun digital KPM/anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) terindikasi pernah digunakan untuk aktivitas game online terlarang.
• Melanggar Desil (Desil 6 ke Atas)
Bansos hanya ditujukan bagi KPM dengan desil 1 hingga 5. Survei ground check terbaru atau pembaruan data yang menunjukkan peningkatan ekonomi signifikan bisa menaikkan desil KPM, sehingga status bansos otomatis dicabut.
• Penggunaan Bansos Tidak Sesuai Aturan
Penggunaan dana bansos yang terbukti menyimpang dari peruntukan dasarnya juga menjadi alasan kuat data Anda dihapus.
Garis Merah 2: Kepemilikan Aset dan Status Pekerjaan Terlarang
Sistem DTSEN kini mampu membaca kepemilikan aset secara real time. Jika KPM masuk dalam kategori ini, bansos bisa terancam dicabut:
• Punya Pekerjaan Berstatus Tinggi
Jika ada anggota keluarga dalam satu KK yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, atau P3K, bansos akan dihentikan. Hal serupa berlaku bagi KPM yang memiliki gaji di atas UMP/UMK.
• Terdeteksi Kepemilikan Aset Mewah
Sistem akan membaca NIK yang terdaftar memiliki aset signifikan, seperti sertifikat tanah/rumah, daya listrik rumah di atas 1.200 VA, atau kendaraan bermotor dengan BPKB bernilai di atas Rp30 juta.
Garis Merah 3: Batas Waktu Kepesertaan
Penerimaan bansos via KKS bukan lagi bantuan seumur hidup. Kemensos menerapkan batasan maksimal kepesertaan.
Aturan 5 Tahun: Jika KPM telah menerima bansos (PKH/BPNT) melalui KKS selama lebih dari 5 tahun, maka akan masuk kategori Graduasi Mandiri, dianggap mampu dan mandiri, kecuali jika KPM memiliki komponen rentan (disabilitas atau lansia).
KPM Wajib Bergerak Cepat!
Jangan panik dan jangan hanya bertanya di desa. KPM harus proaktif untuk mengetahui status pasti bansos mereka.
1. Ke Mana Harus Mencari Tahu?
Jangan mengandalkan petugas desa yang mungkin tidak memiliki akses data. Segera datangi Dinas Sosial (Dinsos) setempat.
Petugas Dinsos (seperti Pendamping PKH atau TKSK) memiliki akses ke aplikasi SIKS-NG yang akan menunjukkan penyebab pasti mengapa data KPM ter-exclude dari sistem.
2. Jika Desil Salah, Lakukan Ini
Jika yakin kondisi ekonomi KPM masih layak dan desil terlalu tinggi, segera ajukan permohonan pembaruan data:
• Mandiri melalui aplikasi resmi Cek Bansos.
• Via Dinsos, ajukan permohonan penurunan desil melalui kantor Dinas Sosial setempat.
Pencabutan bansos ini merupakan bagian dari upaya pemerintah agar bantuan tepat sasaran. Pastikan Anda dan keluarga menghindari garis merah yang telah ditetapkan Kemensos.***
Editor : Eli Kustiyawati