RADAR BOGOR - Tanggal 12 Desember 2025 menjadi hari yang penuh sorotan di kalangan penerima bantuan sosial (bansos) PKH BPNT dan lainnya.
Melansir Youtube Klik Bansos, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menggelontorkan delapan jenis bansos yang mulai masuk ke rekening KPM PKH BPNT dan sebagian lainnya dicairkan melalui PT Pos Indonesia.
Namun di balik kabar baik tersebut, terdapat peringatan penting, sejumlah golongan KPM PKH BPNT dipastikan tidak lagi berhak menerima bansos.
Situasi ini membuat banyak warga mengecek kembali status mereka.
Kemensos bersama PT Pos Indonesia mengonfirmasi bahwa penyaluran bansos Desember 2025 berlangsung serentak.
Penyaluran ini terdiri dari program reguler serta bantuan tambahan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah menjelang penutupan tahun anggaran.
Dilansir dari kanal YouTube Klik Bansos inilah delapan bansos yang dikonfirmasi cair:
1. Bantuan Atensi Yatim Piatu (ATENSI API)
Anak-anak yatim dan yatim-piatu yang tercatat di data resmi menerima alokasi sebesar Rp200.000 per bulan, dan pencairan Desember merupakan akumulasi Oktober–Desember 2025.
2. Program Indonesia Pintar (PIP) Termin 3
Siswa SD, SMP, dan SMA yang terdaftar di PIP dapat mengecek saldo rekening KIP/ATM pelajar.
• SD: Rp450.000
• SMP: Rp750.000
• SMA: Rp1.800.000
3. PKH Susulan dan Validasi
4. BPNT Susulan
Khusus KPM pemegang KKS baru hasil peralihan dari PT Pos ke KKS Merah Putih.
5. Bantuan Penebalan Rp400.000 untuk KKS Baru
Proses pencairan dilakukan bertahap dan masih terus berlangsung.
6. Bantuan Beras 20 kg
7. Minyak Goreng 4 Liter
Penyaluran dilakukan berdasarkan undangan resmi. Jika tidak diambil lebih dari 5 hari, bantuan otomatis dibatalkan dan dialihkan ke penerima lain.
8. BLT Kesra Rp900.000
Menyasar lebih dari 35 juta KPM desil 1–4, termasuk penerima PKH dan BPNT. Pencairan memasuki gelombang kedua.
Kemensos juga memberikan daftar kelompok KPM yang resmi tidak akan menerima lagi semua jenis bantuan, baik reguler maupun tambahan. Kategori tersebut antara lain:
1. KPM yang meninggal dunia.
2. KPM dalam keluarga terdapat anggota bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, atau pegawai dengan upah di atas UMR/UMP.
3. KPM yang menolak bantuan.
4. KPM yang menyalahgunakan dana bansos untuk hal yang dilarang seperti rokok, minuman keras, narkoba, hutang pribadi, barang mewah, kendaraan pribadi, hingga game online terlarang.
Pemerintah menegaskan kebijakan ini dibuat agar anggaran bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dengan banyaknya program yang dicairkan sekaligus, Kemensos mengimbau KPM untuk secara berkala memeriksa:
• Buku tabungan
• ATM KKS/KIP
• Undangan pencairan
• Informasi PT Pos Indonesia di daerah masing-masing
Menjelang akhir tahun, penyaluran masih terus berlanjut, terutama untuk wilayah dengan proses administratif yang belum rampung.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga