RADAR BOGOR - Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah kembali mempercepat penyaluran bantuan sosial sekaligus mempertegas sejumlah aturan penting yang wajib diperhatikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH BPNT.
Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat di Desember, berbagai informasi terkait pencairan bansos BPNT, isu survei BPS, serta kewajiban penerima PKH perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
Berikut paparan lengkapnya melansir kanal Pendamping Sosial, soal bansos untuk KPM PKH BPNT.
1. Update Pencairan Bansos BPNT Tahap 4 untuk Pemegang KKS Lama
Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 mulai menunjukkan progres signifikan, khususnya bagi KPM yang masih menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) lama.
Untuk KPM yang rekening bantuannya berada di Bank Mandiri, BRI, dan BSI, proses pencairan telah berjalan secara bertahap sejak pertengahan Desember.
Sejumlah penerima melaporkan saldo bantuan sudah masuk ke rekening sejak tanggal 11 hingga 12 Desember 2025, meskipun belum merata di seluruh wilayah.
Sementara itu, KPM pengguna KKS Bank BNI diminta untuk bersabar karena hingga pertengahan Desember pencairan masih terbatas dan belum banyak laporan saldo masuk.
Kondisi ini bukan berarti bantuan dihentikan, melainkan masih dalam proses penyaluran bertahap sesuai mekanisme bank penyalur.
Mengingat posisi ini sudah memasuki akhir tahun anggaran, pencairan BPNT tahap 4 diperkirakan akan dirampungkan paling lambat sebelum tanggal 20 Desember 2025.
KPM disarankan rutin mengecek saldo dan tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas sumbernya.
2. Klarifikasi Isu Survei BPS Tahun 2026 yang Sering Disalahpahami
Belakangan beredar anggapan di masyarakat bahwa survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2026 berkaitan dengan pendaftaran atau penentuan penerima bantuan sosial. Informasi tersebut perlu diluruskan.
Survei BPS yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Sensus Ekonomi, yang fokus pada pendataan pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar.
Jika suatu rumah tangga didatangi petugas BPS, itu menandakan adanya aktivitas usaha yang tercatat, bukan proses seleksi bansos baru.
Selain itu, BPS juga membuka peluang kerja sebagai petugas sensus dengan persyaratan minimal lulusan SMA.
Pekerjaan ini bersifat sementara atau kontrak, dengan kisaran honor yang cukup menarik, diperkirakan antara tiga hingga enam juta rupiah tergantung wilayah dan beban tugas.
Yang perlu digarisbawahi, keterlibatan sebagai petugas sensus BPS tidak akan menggugurkan status sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
Pekerjaan tersebut tidak termasuk pekerjaan tetap dan tidak dijadikan indikator otomatis untuk menghentikan bansos yang sedang diterima.
3. Penegakan Kembali Aturan Ketat Verifikasi Komitmen PKH
Informasi penting lainnya berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), di mana pemerintah kembali memperketat penerapan aturan komitmen penerima bantuan.
Setelah sempat mengalami kelonggaran pada masa pandemi, kini seluruh kewajiban PKH diberlakukan secara penuh.
Salah satu kewajiban utama adalah keikutsertaan dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang difasilitasi oleh pendamping sosial.
Pertemuan ini wajib diikuti minimal satu kali dalam sebulan dan membahas berbagai materi penting seperti kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga pengelolaan keuangan rumah tangga.
Ketidakhadiran dalam P2K2, terutama jika sudah mendapat undangan resmi, dapat berdampak serius.
Bantuan PKH berpotensi tidak dicairkan pada tahap berikutnya atau bahkan dihentikan apabila KPM dinilai tidak memenuhi komitmen.
Selain kehadiran pertemuan, indikator lain juga diperiksa secara ketat. Untuk komponen anak sekolah, tingkat kehadiran di sekolah harus berada di atas 85 persen.
Sementara untuk komponen balita, orang tua wajib membawa anak secara rutin ke Posyandu untuk pemantauan kesehatan.
Seluruh data ini akan diverifikasi melalui koordinasi antara pendamping sosial, pihak sekolah, dan petugas Posyandu.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga