RADAR BOGOR - Kementerian Sosial disebut telah menerbitkan surat edaran terbaru yang menjadi dasar percepatan pencairan Bantuan Sosial (bansos) Program Keluarga Harapan atau PKH Tahap 4 Tahun 2025 untuk KPM.
Informasi ini menjadi perhatian penting bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos PKH karena berkaitan langsung dengan batas waktu pencairan dana sebelum akhir tahun.
Surat edaran tersebut menjadi penegasan bahwa seluruh proses penyaluran bansos PKH Tahap 4 harus diselesaikan tanpa penundaan agar tidak menimbulkan hak bantuan KPM yang hangus. Selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut, melansir kanal Klik Bansos.
1. Surat Edaran Kemensos PKH Tahap 4 Resmi Diterbitkan
Surat edaran dari Kementerian Sosial tercatat bertanggal 12 Desember 2025 dan ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Sosial provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Dokumen ini menjadi payung administratif yang menegaskan bahwa pencairan PKH Tahap 4 Tahun 2025 telah memasuki fase akhir dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat pendamping sosial.
Dengan terbitnya surat edaran ini, tidak ada lagi alasan penundaan dalam proses penyaluran bantuan kepada KPM yang telah ditetapkan.
2. Batas Akhir Pencairan PKH Tahap 4 Ditetapkan 31 Desember 2025
Poin paling krusial dalam surat edaran tersebut adalah penetapan tenggat waktu pencairan bantuan.
Seluruh transaksi pencairan PKH Tahap 4 wajib diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
Pemerintah daerah diminta aktif mengingatkan KPM agar segera melakukan pengecekan saldo dan menarik dana bantuan melalui bank penyalur Himbara maupun PT Pos Indonesia sebelum melewati batas waktu tersebut.
Jika tidak dicairkan hingga tenggat berakhir, dana berpotensi tidak dapat ditransaksikan kembali.
3. Status Penyaluran PKH Sudah Masuk Tahap Lanjutan di Sistem
Dalam pembaruan sistem SIKS-NG, status pencairan PKH Tahap 4 telah berada pada tahap Surat Perintah Membayar atau SPM.
Artinya, proses administrasi utama telah rampung dan tinggal menunggu turunnya Standing Instruction sebelum dana masuk ke rekening KPM.
Penyaluran PKH Tahap 4 ini mencakup bantuan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025 dengan total sasaran sekitar 10 juta KPM di seluruh Indonesia.
4. KPM Pemegang KKS Baru Berpotensi Menerima Pencairan Rapel
Bagi KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos dan kini beralih ke Kartu Keluarga Sejahtera Merah Putih, terdapat peluang pencairan dana secara rapel.
Kelompok ini berpotensi menerima sekaligus bantuan PKH Tahap 2, Tahap 3, dan Tahap 4 dalam satu waktu, termasuk tambahan bantuan penebalan sebesar Rp400.000.
Namun realisasi pencairan tetap bergantung pada validasi data dan kesiapan sistem perbankan penyalur.
5. Pencairan BLT Kesra Rp900.000 Masih Berjalan
Selain PKH, bantuan lain yang masih terus disalurkan adalah BLT Kesra dengan nominal Rp900.000.
Bantuan ini menyasar KPM yang berada pada desil 1 hingga desil 4 tingkat kesejahteraan.
Baca Juga: Hadapi Libur Natal dan Tahun Baru, 750 Ribu Kendaraan Diperkirakan Masuk dan Melintas di Kota Bogor
Penyaluran dilakukan secara bertahap dan paralel dengan pencairan PKH Tahap 4, sehingga sebagian KPM berpotensi menerima lebih dari satu jenis bantuan dalam periode akhir tahun 2025.
6. Jika Hingga 31 Desember Dana Belum Masuk, Ini Kemungkinannya
Apabila sampai mendekati batas akhir pencairan saldo bantuan belum juga masuk, terdapat dua kemungkinan yang perlu dipahami KPM.
Pertama, proses transfer dari bank penyalur belum sepenuhnya tuntas karena besarnya jumlah penerima bantuan secara nasional.
Kedua, KPM tersebut kemungkinan sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima dan namanya dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial berdasarkan hasil pemutakhiran data.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga