RADAR BOGOR - Hingga pertengahan Desember 2025, proses penyaluran bansos BPNT ke KPM dilaporkan berlangsung cukup masif di berbagai wilayah Indonesia.
Dilansir dari kanal Info Bansos, bahwa sebagian besar KPM sudah mulai menerima saldo bansos BPNT, meskipun nominal yang masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak selalu sama antara satu penerima dengan penerima lainnya.
Perbedaan penyaluran bansos BPNT ke KPM ini terjadi karena adanya akumulasi dengan beberapa jenis bantuan sosial lain yang cair bersamaan.
1. Pencairan BPNT Tahap 4 Mulai Merata di Berbagai Daerah
Secara umum, BPNT Tahap 4 disalurkan untuk alokasi tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025. Nominal dasar yang ditetapkan pemerintah adalah Rp600.000 per KPM.
Namun, di lapangan ditemukan bahwa banyak penerima mendapatkan saldo lebih besar karena masuknya bantuan tambahan seperti penebalan sembako, bantuan PKH, maupun bantuan kesejahteraan sosial lainnya yang masih aktif di akhir tahun.
2. Rincian Nominal BPNT yang Diterima KPM
Sebagian KPM melaporkan menerima saldo sebesar Rp600.000. Nominal ini umumnya diterima oleh pemegang KKS lama yang hanya memperoleh alokasi murni BPNT Tahap 4 tanpa tambahan bantuan lain. Dana tersebut merupakan akumulasi bantuan pangan untuk tiga bulan sekaligus.
KPM lain, khususnya pemegang KKS baru atau hasil validasi dan pemutakhiran data terbaru, banyak yang menerima saldo sekitar Rp1.000.000.
Nominal ini merupakan gabungan dari BPNT Tahap 4 sebesar Rp600.000 dan penebalan bantuan sembako sebesar Rp400.000 yang diberikan sebagai penguatan daya beli masyarakat.
Selain itu, terdapat pula KPM yang menerima saldo Rp1.200.000 atau bahkan lebih. Kelompok ini umumnya merupakan penerima BPNT yang juga terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
Nominal tersebut merupakan akumulasi BPNT Tahap 4 sebesar Rp600.000 dan bantuan PKH yang besarannya menyesuaikan dengan komponen keluarga, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas.
Di beberapa daerah tertentu, dilaporkan pula adanya pencairan dengan nominal tidak biasa, seperti Rp1.900.000 yang merupakan gabungan BPNT, penebalan sembako, dan BLT Kesejahteraan Sosial.
Ada juga laporan saldo Rp900.000 yang berasal dari pencairan BLT Kesra. Perbedaan nominal ini menegaskan bahwa setiap KPM perlu memahami jenis bantuan apa saja yang aktif pada datanya masing-masing.
3. Perkembangan Penyaluran Berdasarkan Bank Penyalur
Penyaluran BPNT Tahap 4 sangat dipengaruhi oleh bank penyalur KKS. Bank BNI tercatat sebagai yang paling aktif dalam penyaluran bantuan pada periode ini.
Sebagian besar laporan pencairan berasal dari KPM pemegang KKS BNI, terutama di wilayah perkotaan dan daerah dengan akses perbankan yang baik.
Bank Mandiri juga mulai menunjukkan peningkatan penyaluran, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku, serta beberapa daerah di Sulawesi.
Secara nasional, Mandiri menyalurkan BPNT kepada sebagian KPM dengan progres yang terus bertambah.
Untuk wilayah Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi penyalur utama dengan tingkat pencairan yang sudah mendekati tuntas.
Sementara itu, Bank BRI hingga pertengahan Desember masih relatif sepi laporan pencairan, meskipun diperkirakan akan menyusul pada tahap atau gelombang berikutnya.
4. Sebaran Wilayah Pencairan BPNT Tahap 4
Di Pulau Jawa, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, progres pencairan tergolong sangat tinggi dan hampir merata. Dominasi KKS BNI di wilayah ini membuat proses penyaluran berjalan lebih cepat.
Wilayah Sumatera seperti Medan, Palembang, dan Pekanbaru mencatat progres pencairan yang cukup baik, terutama untuk KPM KKS baru.
Sementara itu, Kalimantan dan Papua menunjukkan progres yang sedikit lebih lambat karena faktor jarak, akses, dan logistik, meskipun pencairan tetap berjalan bertahap.
Untuk wilayah di luar Jawa, Bali, dan Sulawesi, khususnya daerah yang banyak menerima bantuan akumulasi dengan PKH, pencairan dilaporkan mulai bergerak lebih cepat menjelang akhir tahun.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga