RADAR BOGOR - Informasi terbaru menunjukkan bahwa beberapa jenis bansos, seperti BPNT hingga PIP sudah mulai masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Informasi ini sekaligus memberikan gambaran awal mengenai arah kebijakan penyaluran bansos mulai BPNT hingga PIP pada tahun 2026.
Secara lengkap, info bansos BPNT hingga PIP tersebut akan diuraikan dengan rinci seperti yang dilansir dari kanal Kabar Bansos.
1. Perkembangan Terbaru Pencairan Bantuan Sosial per 16 Desember 2025
Pada periode ini, terdapat dua jenis bantuan yang dilaporkan telah dicairkan dan diterima oleh sebagian penerima manfaat.
Bantuan pertama adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan nominal sebesar Rp600.000. Dana ini merupakan pencairan untuk tahap keempat yang mencakup alokasi bulan Oktober hingga Desember 2025.
Penyaluran dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), khususnya bagi penerima yang menggunakan layanan perbankan dari Bank Mandiri dan Bank BNI.
KPM diimbau secara aktif untuk melakukan pengecekan saldo, baik melalui mesin ATM maupun jaringan E-Warong di wilayah masing-masing, guna memastikan dana benar-benar telah masuk.
Selain BPNT, bantuan lain yang juga cair pada pertengahan Desember adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dengan nominal Rp900.000.
Bantuan pendidikan ini disalurkan melalui rekening Bank BNI dan ditujukan bagi siswa jenjang SMA atau sederajat.
Nominal tersebut diberikan kepada siswa kelas awal dan kelas akhir SMA, sebagai bagian dari perhitungan bantuan tahunan yang disesuaikan dengan masa aktif sekolah.
Bantuan PIP ini diharapkan dapat membantu kebutuhan pendidikan siswa, terutama dalam menghadapi biaya penunjang belajar menjelang akhir tahun ajaran.
2. Kelompok Penerima PKH yang Bersifat Berkelanjutan
Dalam kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat kelompok penerima tertentu yang diprioritaskan untuk menerima bantuan secara berkelanjutan selama masih memenuhi ketentuan program.
Dua kategori yang masuk dalam kelompok ini adalah lansia berusia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas berat.
Selama komponen bantuan tersebut masih tersedia dalam skema PKH dan data penerima dinyatakan valid, kelompok ini tetap memiliki peluang besar untuk terus mendapatkan bantuan pada tahun-tahun berikutnya, termasuk di 2026.
3. Syarat Utama Agar Bansos Masih Berlanjut di Tahun 2026
Menjelang tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial akan semakin selektif. Salah satu syarat utama adalah status penerima yang masih tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, KPM yang berada pada kelompok desil kesejahteraan rendah, yakni desil 1 hingga desil 5, masih memiliki peluang besar untuk menerima bansos lanjutan.
Sebaliknya, keluarga yang sudah masuk dalam kategori desil 6 ke atas, yang dinilai memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik, berpotensi tidak lagi menerima bantuan.
Proses verifikasi dan validasi data juga akan diperketat melalui mekanisme graduasi. Artinya, KPM yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria miskin atau rentan miskin dapat dikeluarkan dari daftar penerima.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
4. Pengetatan Pengawasan Aktivitas Keuangan KPM
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aktivitas keuangan penerima bantuan. Salah satu poin yang ditekankan adalah larangan keterlibatan dalam aktivitas game online terlarang.
Pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data rekening akan dilakukan secara ketat.
Apabila terdeteksi adanya transaksi yang berkaitan dengan aktivitas terlarang tersebut, baik oleh penerima bantuan maupun anggota keluarga dalam satu kartu keluarga, maka risiko pencoretan dari daftar penerima PKH dan BPNT sangat besar.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga